Sabtu, 25 Juli 2009

Info Black List-Prakualifikasi Sistem Manajemen Perkara-MA

Bapak/Ibu Yth,

Menunjuk publikasi sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia telah menerima 26 pendaftar sebagaimana list berikut:

1 PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA
2 PT PLEXIS ERAKARSA PIRANTINAGA
3 PT INFORMATIKA SOLUSI BISNIS
4 PT TATA BISNIS SOLUSI
5 PT MANDIRI TELA ADI GUNA
6 PT INTEGRASI
7 PT MITRA INFOPARAMA
8 PT ARTHA INTI PRIMA
9 INFOFLOW SOLUTION
10 PT PRAWEDA CIPTAKARSA
11 PT TARAMITRA INFORMATAMA
12 PT ESA MANDIRI TEKNOLOGI
13 PT EBDESK INDONESIA
14 PT BITNET KOMUNIKASINDO
15 PT ASTRA GRAPHIA Tbk
16 PT SHAFA INDONESIA
17 PT ONE SYSTEM SOLUTION
18 PT MAXITECH UTAMA INDONESIA
19 PT COMMERCE EIGHTEEN TECHNOLOGY
20 PT PINNACLE SYSTEMS INDONESIA
21 PT ANABATIC TEKNOLOGI
22 PT GRAHA CIPTA SOLUSI
23 PT BERCA HARDAYA PERKASA
24 PT MITRA INFOSARANA
25 PT SIGMA CIPTA CARAKA
26 PT CIPTAMAYA MITRA SOLUSI

Untuk membantu Panitia melakukan proses seleksi selanjutnya agar nantinya dapat diperoleh penyedia yang benar-benar berkualitas sehingga proses reformasi di Mahkamah Agung RI dengan dukungan teknologi informasi benar-benar dapat diimplementasikan, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat menyampaikan informasi perusahaan-perusahan pada list ini yang menurut pengetahuan Bapak/Ibu terkena black-list atau pernah lalai dalam menunaikan tugasnya. Informasi agar disampaikan melalui japri.

Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Bapak/Ibu.

Jumat, 24 Juli 2009

Deni Ratno: "The Way We Do Things Around Here"

Friends, I think you should read this article, written by Deni Ratno, an Indonesian investigator who works at PriceWaterhouseCoopers:

It was a clear and sunny sunday morning, when I got on an "angkot" (in case you're not familiar with the term, this is a type of public transport vehicle), and did something that I've never done before: having a chat with the driver. Well, to be honest, if I had to have a chat with somebody, angkot driver would be at the bottom of my list. Most of them are as cold as stone so that you would seem to be talking with a statue. But the other day was different. I sat at the front, just adjacent to the driver, and since I got on the car, I noticed that he had spent Rp 6,000 just to buy a tissue, a newspaper and a cheap energy drink. Each at a different block. (Tissue? Last time I remember they used a small towel wrapped around their neck. Cheaper, and more practical) Interestingly, it appeared that the price of those stuffs has been inflated. The driver paid Rp2,000 for the tissue, which can't be worth more that Rp1,000.

I just couldn't help my curiousity, so I started asking him a straight forward question, "Did you buy those things voluntarily?"
He smiled and looked at me in disbelief, "Are you kidding? Why would I need a tissue and a paper?"
"Then why did you buy them? What would happen had you not bought?" What a naive question. But I just couldn't help it.
He said, "Well, I don't know. You just have to pay, that's the thing you should do around here..."

I was speechless. I used to use public transport like this for years before I stuck on public railways and my car, and I knew extortion occurred in almost every street corner that an angkot passed. It becomes a common thing. So common that this driver could only say "that's the thing you should do around here".

Still I was startled.

Further, he said that almost every street corner has their own gangsters, and they charge angkots for "passing through their domain." When I said gangster you might imagine a young scary person, with tatoo and piercing all around their bodies. Well, that's not quite accurate (and in some cases, not even close). What I saw were young people with clear faces and innocent look (Yes, some of them were hopelessly trying hard to look tough). Surprisingly, the one who sold the papers was a white-haired person and seemed to be at his early sixties.

(That should not be surprising though. We know we have many kinds of crooks here, those young and old, white collar and blue collar, on the street and inside fancy offices, in uniform or plain shirt, what else?)

Now, according to the driver I spoke with, he has to spend at least Rp20,000 per day to pay those illegal taxes. That's around USD2. Quite a lot for a guy who earns Rp10,000 to Rp 25,000 per day.

What have the police done about it? The driver said, "Nothing." (Why was I not surprised to hear that?) It doesn't take a Hercule Poirot to spot extortion like this. You could simply get on an angkot from the departure station, keep your eyes open (no kidding, people could easily fall asleep in an angkot), and see how the driver buys "unnecessary things" along the way. Could the law enforcement have missed such crime? Yeah right. I don't buy such justification. It's just too obvious to overlook. I suspect that they just wanna preserve "harmony". As far as I know no victims have filed a report on these occurrences. Like the angkot driver said, "It's just the way it works around here". So the police must have thought, why rock the boat?

The moral of this situation is clear, it is not about right or wrong, it is whether you can get away with it. And I don't see any reason why you couldn't. We have parliament who act like a bunch of brokers, a government whose bureaucracy is amongst the most corrupt in the world, religious leaders who are too busy spreading hatred, law enforcers who sell their integrity for money ... you name it. I'm not being skeptical, but I think we have all it takes to be a failed community.

Since then I just couldn't get rid of this driver's story from my mind. What would he say to his wife when he got home and didn't bring any money. Would he say he has given their hard-earned money to some crooks on his way home?

More importantly, what should we do about it? I don't know. I don't have the answer today. People say this is just the tip of a bigger societal problem. Well, no doubt about it. I'm just sending out a gentle reminder, do not take everything we see in our daily life for granted. Take a few step back, put things into perspective, you may find that what we call "business as usual" are just unacceptable by any values we know. And if we could share our view and make others understand, hopefully it would change "the way it works around here".

Deni@072009

This article can also be accessed through my website at
http://deniratno.wordpress.com.

Jumat, 17 Juli 2009

Tentang IT KPU (Lagi)

Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Moyong dalam sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Moyong, atau nama lengkapnya Moyong Haryanto, ini ternyata adalah orang KPU yang sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di zamannya Pak Harto.

Dulu, kata Pak Moyong, petugas yang menghitung hasil Pemilu itu di zaman Pak Harto langsung dari tentara. Pernah seorang vendor keceplosan ngomong di media, akhirnya dipanggil ke BIN dan disuruh jongkok 3 hari, katanya.

Pak Moyong ini pernah menjadi Wakil Kepala Biro TI KPU di tahun 2004. Saat ini, beliau itu Wakil Kepala Biro SDM. Beliau juga menjadi panitia pengadaan yang terkait dengan TI di KPU.

Sudah lama saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ceritanya sehingga akhirnya 3 spesifikasi perangkat ICR itu terpilih. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab untuk mengambil keputusan penggunaan ICR tersebut di KPU.

Rupanya, cukup ruwet juga masalahnya. Yang jelas, Pak Boradi, Wakil Kepala Biro Logistik yang juga ada di acara tersebut juga bingung dengan permasalahan ICR tersebut. Yang jelas, itu bukan masuk pengadaan KPU katanya.

Tapi, Pak Moyong menceritakan juga bahwa dulu awalnya akan menggunakan teknologi OMR. Pak Moyong didatangi langsung oleh Pak Hemat untuk menawarkan teknologi tersebut. Namun, dengan beberapa pertimbangan di lapangan nantinya, Pak Moyong menolak ide tersebut.

Kemudian, muncul nama Hafiz yang membawa teknologi tersebut. Ntah bagaimana ceritanya, akhirnya teknologi tersebut digunakan. Kemudian, ditentukan 3 merk perangkat yang bisa menjalankan teknologi tersebut. Katanya, itu diusulkan oleh tim ahli. Ini sebenarnya juga sudah pernah ditulis di vivanews.com (http://teknologi.vivanews.com/news/read/53818-_keputusan_kpu_memilih_icr__vendor_driven_)

Kemudian, saya tanya, apakah memang ada keputusan dari KPU tentang 3 merk tersebut? Sebab, KPUD yang akan mengadakan perangkat tersebut tentu tidak akan berani langsung mengadakan tanpa adanya suatu keputusan. Namun, menurut Pak Moyong itu tidak ada. Yang ada hanyalah KPUD dipanggil untuk mengikuti suatu acara. Kemudian, KPUD diberitahu untuk menggunakan salah satu dari 3 merk tersebut.

Ketika saya tanyakan siapa yang mengundang acara tersebut, Pak Moyong tidak mengetahuinya. Saya teringat posting Pak Hemat tentang pengadaan perangkat ICR ini. Dari sini kelihatan jelas bahwa yang mengundang adalah Sekjen KPU. Acara dihadiri oleh pengurus KPU.
Yang aneh, kenapa sampai sekarang mereka tidak pernah dipanggil KPK, ya? Apakah mungkin alasannya untuk menunggu Pemilu 2009 ini selesai?

Mengenai DPT, dari penjelasan Pak Moyong memang sudah jelas itu adalah karena ketidakprofesionalan Depdagri, dalam hal ini Ditjen Adminduk. Bayangkan, ternyata format file yang berisi data pemilih potensial adalah dalam format yang beragam, yaitu spreadsheet, word processor, dan PDF. Tidak ada satupun yang dalam bentuk database.

Dengan demikian, perbaikan Pemilu ke depan tidak akan terlepas dari perbaikan database kependudukan nasional. Karena itu, konsep single identity number (SIN) sudah harus segera diimplementasikan. Para pihak yang berkepentingan mestinya mulai tahun ini berfikir agar data tersebut dapat dipakai untuk kepentingan Pemilu 2014 dengan baik. Tentu kita tidak ingin terantuk dua kali seperti keledai yang malang, kan?***

Rabu, 15 Juli 2009

Jebak dan Sadap

Editorial Media Indonesia
Rabu, 15 Juli 2009

KORUPSI selalu menggoda. Tidak cuma di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bedanya, koruptor di Indonesia tidak mudah dihukum sedangkan di negara lain lebih gampang dipenjara dengan hukuman berat bahkan mati.

Tingkat impunitas yang masih kuat menggejala menyebabkan dunia masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Walaupun pemerintah sekarang adalah pemerintah yang mampu menyeret koruptor dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemerintahan manapun di masa lalu.

Inilah yang menyebabkan publik tetap rindu pada sebuah pemberantasan korupsi yang lebih bertenaga dan karena itu memiliki kewenangan istimewa. Itulah semangat awal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belakangan mulai terlihat keinginan untuk mengoreksi KPK. Dari RUU Pengadilan Tipikor yang belum beres hingga saat ini sampai dengan pertanyaan tentang sejauh mana KPK dikontrol.

Lalu, sekarang muncul lagi perdebatan apakah KPK boleh menjebak koruptor atau tidak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghendaki agar pemberantasan korupsi lebih mengutamakan aspek pencegahan. Dan tidak dibenarkan menjebak.

Menjebak itu salah jika orang yang tidak tahu terpaksa berada pada posisi tertentu untuk tidak bisa mengelak dipersalahkan. Yang agak kasat mata untuk contoh ini adalah di jalan raya.

Polisi lalu lintas, misalnya, bersembunyi di ujung jalan untuk menangkap pengendara yang menerobos jalan yang tidak diberitahu bahwa jalan itu tertutup. Lalu orang-orang yang tidak memiliki niat untuk melanggar ini didenda atau dihukum.

Akan tetapi menjebak adalah benar, bahkan diharuskan, apabila seseorang itu telah memiliki indikasi korupsi. Apalagi dengan bukti yang sangat kuat. Orang-orang dengan indikasi kuat telah melakukan korupsi bisa diintai, dipancing, dan kemudian dibekuk.

KPK, sesuai undang-undang, memiliki hak untuk menyadap. Melalui penyadapan inilah sejumlah anggota DPR dan kalangan pengusaha ditangkap dan dipenjarakan.

Yang menjadi persoalan adalah apakah rekaman pembicaraan telepon yang disadap dijadikan alat bukti dan diperdengarkan dalam persidangan di pengadilan. Ada pertentangan pendapat disini.

Pendapat yang pertama, ini terutama dari kalangan keras, rekaman pembicaraan bisa dijadikan alat bukti sehingga bisa diperdengarkan dalam sidang di pengadilan. Tetapi yang kedua, mereka yang lebih konvensional, menolak rekaman sebagai alat bukti.

Polisi, atau KPK, segera menyimpan rekaman rapat-rapat ketika seseorang yang dicurigai tertangkap tangan. Ketika orang yang diintai melalui penyadapan melakukan korupsi, misalnya mentransfer atau menyogok, transfer dan uang sogok itulah yang menjadi bukti utama. Bukan lagi alat rekaman pembicaraan telepon.

Mengapa rekaman pembicaraan jangan diperdengarkan di depan publik? Karena pembicaraan melalui telepon adalah hak pribadi orang, bahkan hak asasi. Dapat dibayangkan ketakutan yang meluas ketika anggota masyarakat bisa dengan mudah disadap pembicaraan teleponnya oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian jebak dan sadap tidaklah perlu diperdebatkan. Keduanya bisa benar bisa juga salah. Jebak hanya benar ketika seseorang dengan bukti kuat korupsi tetapi licin dan lihai untuk ditangkap. Orang seperti ini harus diakali untuk dibekuk.

Sedangkan sadap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila harus dilakukan, rekaman penyadapan tidaklah diperdengarkan kepada publik. Karena itu mengganggu hak pribadi warga.

Selasa, 14 Juli 2009

Indra J. Piliang: Pak JK yang Saya Kenal

Saya belum lama mengenalnya. Sudah lama saya tahu namanya. Dalam berbagai artikel, saya menulis namanya, sejak tahun 2003. Tetapi secara pribadi, saya baru menjadi bagian dari langkah politiknya dan mengenali lebih dekat sekitar bulan Agustus 2008, tatkala saya beberapa kali datang sholat Jumat di Istana Wapres.

Dia selalu menyapa hangat: "Apa kabar?", kalau sempat bersalaman. Kalau tidak, dia selalu mengangkat tangannya dari kejauhan: "Hai, Indra!"

Sebagai orang yang belajar bahasa, sastra, sejarah, politik, terakhir komunikasi, saya tentu tidak akrab dengan pilihan bahasanya. Terlalu cepat, apa adanya, diwarnai dialeg khas Bugis, kadang seakan bergumam. Kalau memimpin rapat, ia sering menulis angka-angka. Ingatannya luar biasa pada nama dan angka.

Saya hanya mengikutinya dari kejauhan. Maklum, saya sibuk di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Pertama kali, dia yang mengirimkan sms ke saya, menanyakan sesuatu. Tertulis di sana: "JK". Saya perlu mengecek ke teman2 saya yang lain, apa itu benar nomor hpnya. Ternyata benar.

Beberapa kali saya bertemu dengannya lagi, baik di Jakarta atau di Sumbar. Sewaktu dia datang untuk menghadiri pertemuan Saudagar Minang, saya sempat makan pagi dengannya di Hotel Bumi Minang. Dari sanalah saya mengetahui lebih jelas tentang informasi politik kelas tinggi.

Ketika hasil pemilu legislative diumumkan, saya ada di Jakarta. Rapat-rapat marathon dilakukan di rumah anaknya, Jalan Mangunsarkoro, bersebelahan dengan rumah dinasnya di Jl. Diponegoro. Hanya sedikit yang hadir dan mampir, pada awalnya. Bisa dihitung dengan jari jemari. Baru lebih banyak lagi yang datang, ketika dia berpasangan dengan Wiranto untuk menjadi Capres-Cawapres 2009-2014.

Semula, ketika Tim Kampanye Nasional belum dibentuk, saya menyiapkan coretan-coretan naskah pidato deklarasinya di Tugu Proklamasi. Banyak yang dia tambahkan, ketika dibacakan. Kedua kalinya saya membuat naskah untuk bahan Dialog dengan Budayawan di Gedung Kesenian Jakarta. Naskah itu ternyata hilang. Dia menelepon saya mendiskusikan poin-poinnya.

Seiring dengan penempatan saya sebagai Wakil Koordinator Bidang Pencitraan, sejumlah rapat pun menyebabkan saya tidak lagi punya waktu membuatkan naskah apapun. Waktu terus mengejar kami. Apalagi, saya juga secara sporadic menjadi Juru Bicara. Saya hanya sempat bertemu malam hari, itupun kalau memang menyempatkan diri datang ke Mangunsarkoro, dalam beberapa kesempatan. Saya ikut merayakan hari ulang tahunnya ke 67, dengan beberapa orang saja, setelah jam 24.00. Ketika ikut rombongan ke Palu, saya bahkan tidak sempat berbicara sepatah katapun dengannya. Yuddy Chirsnandi, Dradjat Wibowo dan Mochtar Ngabalin yang paling sering ikut bersama rombongannya. Saya memang memutuskan untuk tidak ikut lagi dengan rombongan, karena merasa tidak mengerjakan apa-apa.

Praktis, saya lebih banyak di tim pencitraan yang menangani iklan, event kampanye terbuka, dllnya. Juga, saya lebih banyak ke media massa, terutama televise. Sebetulnya saya tidak terlalu ingin menjalankan tugas ganda ini, tetapi banyak sekali permintaan dari media televise. Kalaupun sudah dibagi dengan anggota tim yang lain, tetap saja minimal sekali saya tampil dalam sehari di televise. Kadang, sampai tiga kali sehari.

Pukulan hebat dari tim sukses pasangan yang lain juga menyebabkan saya harus tampil, sekalipun saya sering merasa jengah dan malu meladeni. Saya masih terlalu muda. Setahu saya, di antara para juru bicara tim sukses ketiga kandidat, yang seumuran hanya saya, Poempida Hidayatullah dan Fadli Zon. Selebihnya adalah senior-senior kami: Mallarangeng bersaudara, Jeffrie Geovanie, Hasto Kristanto, Maruarar Sirait, dllnya. Di televise, kecuali dalam acara CSIS di TVRI, suasana debat sama sekali dibangun berdasarkan isu-isu sesaat. Tapi bagaimanapun, harus ditanggapi, sesuai dengan mandate yang diberikan kepada saya.

Para tim sukses itu sudah lama saya kenal. Dengan Fadli Zon sama-sama masuk UI tahun 1991. Andi Mallarangeng sudah sebelum 2004 dan pasca itu, dalam masalah desentralisasi dan pembuatan buku. Rizal Mallarangeng juga sudah lama, tahun 1995 barangkali, ketika ketemu di ISAFIS. Dengan Rizal pernah satu kantor di CSIS (RM hanya beberapa bulan di CSIS) dan Fox Indonesia (saya hanya sebulan di FOX, Februari 2008, lalu mengundurkan diri dengan gaji bersih Rp. 30 JT dan uang saku Rp. 1 Jt per hari kalau ke daerah). Kalau melihat daftar Dewan Penasehat The Indonesian Institute yang dikomandani oleh Anies Baswedan (silakan cek di website), sebagiannya menjadi anggota tim sukses semua capres-cawapres. Dengan Bara Hasibuan juga sama, yakni sama-sama pernah di DPP PAN, lantas sama-sama keluar pada tgl 21 Januari 2001. Anas Urbaninggrum adalah orang yang mengisi LK II HMI Cabang Depok dimana saya menjadi pesertanya tahun 1994.

Sebagai juru bicara, tentu saya harus menjalankan instruksi. Yang menilai penampilan saya adalah para senior. Memang, public sering memberikan penilaian, terutama di hp dan media online yang saya rasakan dengan cepat "memenggal" sesuai dengan yang mereka maui. Dalam debat-debat itu, saya merasa sudah merasa bicara keras, tetapi tatkala ada rapat, sering malah dikatakan kurang keras. Kalau mengikuti hati nurani, saya tidak ingin bicara keras. Masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu - termasuk istri dan ibu saya --,tidak menyukai pembicaraan yang keras.

Dalam hal ini, saya tentu berhadapan dengan himpitan beragam opini. Terus terang, saya merasa sendirian dalam mengambil keputusan tentang mana yang wajar, mana yang keras. Namun sampai kampanye berakhir, tidak ada dari yang saya katakan masuk kategori black campaign, apalagi sampai kena somasi atau gugatan pihak lain. Orang mungkin menilai saya terlalu keras mengatakan bahwa Istana Bogor dipakai untuk hajatan keluarga, tetapi apa yang saya sampaikan adalah fakta, bukan fitnah.

Dalam seluruh penampilan itu, hanya 2 kali saya mendapat "teguran" halus dari Pak JK.

Pertama, soal komposisi cabinet. Dalam diskusi di DPR memang saya katakan bahwa dibandingkan dengan 24 partai politik SBY-Boediono, tentu cabinet yang ingin dibentuk JK Wiranto lebih sedikit. Saya menyebut angka: 20 kursi, dengan asumsi menteri coordinator dihilangkan. Sayang, kalimat saya dikutip tidak utuh, sehingga yang terkesan adalah pembubaran sejumlah kementerian. Padahal, bukan itu yang saya maksudkan, karena Pak JK sendiri mengatakan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka jumlah PNS di Indonesia masih sedikit. "Teguran" soal cabinet ini disampaikan oleh Yuddy via sms.

Kedua, soal ujian akhir nasional. Dalam debat di Metro TV, saya memang mengkritik soal UAN ini, karena banyak sekali mendapatkan protes di media massa dan juga dari orang-orang yang sms saya. Pak JK, dalam satu kesempatan kemudian, mengatakan ke saya: "UAN itu ide saya." Saya masih mencoba menyanggahnya: "Kan bisa direvisi, Pak?" Pak JK kembali menjelaskan intinya bahwa diperlukan standarisasi peserta didik.

Hanya dua hal itu. Selebihnya, tidak ada masalah. Dialog saya dengan Pak JK banyak dilakukan via sms, tetapi maksimal 2 sms sehari. Saya tahu Pak JK sibuk, sehingga membatasi sms yang saya kirim.

Pak JK tidak pernah marah. Sekalipun terlihat mengantuk, kalau kita masih di sampingnya, maka dia akan selalu berdiskusi tentang banyak hal. Diskusi keras sekalipun. Biasanya, kalau sudah malam dan dikode oleh Paspampres, saya berinisiatif izin duluan, lalu di pos jaga saya sms teman-teman yang ada di dalam untuk pulang. Pak JK tidak pernah menunjukkan muka "mengusir" tamu-tamunya, selelah apapun dia.

Saya beruntung sekali mengenalnya dan menjadi bagian dari Tim Suksesnya. Bagi saya, dia terlalu sederhana untuk posisinya. Dia terlalu apa adanya. Benar, dia senang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan adalah usahanya, idenya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang berlebihan, sebagaimana saya juga akan mengklaim artikel-artikel yang saya tulis yang jumlahnya ratusan, sekalipun saya bekerja di CSIS, dulu.

Barangkali, karena dia adalah Wapres, maka orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berhak mengatakan prestasi itu. Atau, barangkali karena dia adalah seorang Jusuf Kalla, maka dia dianggap kurang etis, kurang santun, ketika menyatakan sesuatu yang memang dia kerjakan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kalau begitu, apakah saya juga tidak berhak mengatakan bahwa ada dua naskah pidato yang saya serahkan ke Pak JK, dengan alasan bahwa yang Capres adalah Pak JK? Saya tidak terlalu mengerti, dimana letak kesalahan Pak JK dalam soal ini.

Saya kira, inilah mentalitas yang buruk itu, ketika segala kesalahan Orde Baru ditumpukan ke pundak Soeharto, bahkan oleh orang-orang terdekatnya! Apakah ini juga akan terulang kepada presiden manapun?

Kini, ketika JK-Wiranto dinyatakan kalah oleh quick count, kembali seluruh kesalahan ditimpakan kepadanya. Saya sungguh tidak mengerti sama sekali pikiran ini. Kenapa orang-orang tidak menyalahkan saya saja, sebagai perpanjangan lidah Pak JK di public?

Kenapa mesti Pak JK yang disalahkan, ketika dia kalah? Apakah hal yang sama juga akan terjadi, ketika Pak JK menang atau Pak SBY menang? Akankah semua orang itu mengatakan bahwa kemenangan JK atau SBY adalah semuanya karena JK atau SBY?

Inilah misteri dari logika itu: ketika orang-orang itu menyalahkan Pak JK, orang-orang itu ingin mengatakan sebaliknya bahwa merekalah yang membantu Pak SBY mengalahkan Pak JK. Merekalah yang berjuang untuk melarikan konstituen Partai Golkar ke SBY, sehingga patut diapresiasi. Mudah-mudahan misteri dari logika ini tidak terbukti.

Pak JK telah kalah, tapi dia tidak salah. Yang salah adalah saya! Kalau tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka salah, silakan timpakan seluruh kesalahan Pak JK ke saya. Dan saya tidak dibayar sesenpun untuk ini, demi nama baik ayah dan ibu saya yang menjadi petani di Basung, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman sana dan kakak-adik saya yang jualan sate dan nasi Padang! Biarlah kesalahan Pak JK di mata orang-orang itu menjadi kesalahan saya, seluruhnya.

Saya belum lama mengenalnya, tapi saya tahu, betapa mimpinya begitu besar untuk Indonesia. Sebagian besar belum terwujud, namun saya tahu: akan ada jalan Allah SWT untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, lewat jalur yang lain.

Jakarta, 11 Juli 2009.

Naskah ini adalah pandangan pribadi saya, seluruh tanggungjawabnya ada pada saya.

Sumber: Forum-Pembaca-KOMPAS

Senin, 13 Juli 2009

Framework Pengembangan Sistem Informasi Instansi Pemerintah: Studi atas BPKP Enterprise System (BEST)

Rudy M. Harahap
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480
rudy.m.harahap@binus.ac.id

Dipublikasikan di Proceeding e-Indonesia Initiative 2009,
Bandung, 24-25 Juni 2009 (dengan beberapa updating)

Abstraksi
Umumnya, instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi di lingkungannya masing-masing. Namun, pengembangan tersebut masih bersifat sporadis yang belum mengacu kepada framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di suatu instansi pemerintah. Di sisi lain, belum terdapat framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah yang bersifat terbuka dan dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu framework pengembangan sistem informasi yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia, yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP. Framework ini mengacu kepada eXtended Enterprise System (XES) yang dikembangkan oleh Murrell G. Shields. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan.

Kata Kunci: pengembangan sistem informasi, framework, instansi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Implementasi teknologi informasi di instansi pemerintah tidak akan terlepas dari perkembangan sistem administrasi pemerintahan. Seberapa besar peran teknologi informasi akan tergantung kepada seberapa maju sistem administrasi pemerintahan di sebuah negara.

Teknologi informasi jika berdiri sendiri tidak akan memberikan manfaat nyata. Karena itu, implementasi teknologi informasi mesti menjadi bagian dari suatu pengembangan sistem informasi, di mana sistem informasi tidak selalu menyangkut peralatan komputer dan telekomunikasi. Sistem informasi lebih dari sekedar teknologi informasi. Namun, kadang kala pengertian teknologi informasi dan sistem informasi dapat saling dipertukarkan.

Di Indonesia, kebanyakan instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi tersebut belum mengacu kepada suatu framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di instansi lain. Karena itu, tidak aneh jika beberapa implementasi sistem informasi di instansi pemerintah dilakukan secara sporadis. Beberapa implementasi teknologi informasi di sektor publik pun dirasakan tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sebagai pengguna langsung layanan publik.

Agar implementasi sistem informasi dapat terarah, instansi pemerintah memerlukan suatu framework pengembangan sistem informasi. Namun, kebanyakan framework tersebut masih mengacu kepada framework negara maju. Framework ini umumnya mengambil model organisasi swasta.

Amerika Serikat telah memiliki Federal Enterprise Architecture Framework [1]. Framework ini merupakan acuan bagi instansi pemerintah di tingkat federal dalam menyusun arsitektur TI masing-masing instansi agar bisa disinerjikan dengan arsitektur federal. Namun, framework ini tidak menguraikan isi (content) dari arsitektur federal tersebut.

Beberapa penelitian umumnya hanya melihat framework pengembangan sistem informasi pada aspek teknis. Sebagai contoh, Maad and Coghlan [20] telah melakukan penelitian tentang framework pengembangan yang terkait dengan implementasi grid portal pada e-government. Penelitian lain terkait dengan enterprise architecture frameworks yang dikembangkan oleh Zachman dan Gartner [17].

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi framework pengembangan sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah di Indonesia, dengan mengambil studi kasus di BPKP. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan suatu benchmark framework pengembangan sistem informasi yang dapat menjadi acuan instansi pemerintah di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan kondisi di mana dianggap sesuatu harus diubah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka, dokumentasi, dan pengamatan. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta dan opini, dan mengidentifikasi kesenjangan (gap). Kemudian, peneliti mengidentifikasi tindakan dan menganalisis hasil dan merekomendasikan tindakan selanjutnya.

2. PEMBAHASAN

Menurut Onno W. Purbo [22] , teknologi informasi, seperti teknologi lainnya, merupakan alat bantu manusia untuk mencapai tujuan. Teknologi informasi adalah berbagai perangkat, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Komputer yang terhubung ke komputer lain melalui jaringan lokal (local area network) merupakan salah satu contoh dari implementasi teknologi informasi.

Di sisi lain, sistem informasi (information systems) adalah sistem yang terdiri dari manusia dan komponen teknisnya yang menerima, menyimpan, memproses, mengeluarkan, dan mentransmisikan informasi. Sistem informasi kepegawaian yang terdiri dari staf dan komputer yang mengumpulkan data dan memprosesnya menjadi laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan adalah salah satu contoh bentuk sistem informasi.

Budi Rahadjo [23], telah memprediksi implikasi teknologi informasi terhadap kepemerintahan. Pertama, teknologi informasi akan memaksa pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan. Pejabat-pejabat akan dapat dihubungi melalui e-mail. Birokrasi pelaporan akan terkikis dengan Internet. Kedua, aplikasi teknologi informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dapat mendekatkan pejabat dengan rakyatnya. Misalnya, town house meeting dapat dilaksanakan melalui teleconferencing.

Pada praktiknya, peran teknologi informasi di Indonesia semakin populer dengan dikenalkannya e-government. Menurut Wawan Wardiana [32], banyak manfaat yang dapat diperoleh dari e-government. Antara lain, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum; pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh; dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Di negara lain, telah banyak studi yang menyatakan manfaat dari implementasi teknologi informasi. Pada umumnya, manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya efisiensi, tumbuhnya desentralisasi, meningkatnya akuntabilitas, meningkatnya manajemen sumber daya, dan lebih berorientasi pasar [3].

Aplikasi e-government di Indonesia semakin populer terkait dengan perkembangan Internet yang semakin cepat. Dalam Azhar Hasyim dkk [2], Onno W. Purbo telah memprediksi bahwa perkembangan pengguna Internet di Indonesia akan mengikuti deret eksponensial. Menurut catatan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pada pertengahan tahun 2006 saja ternyata jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 20 juta orang, sementara yang menjadi pelanggan adalah 6 juta orang [9]. Pada tahun 2008, total pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 25 juta orang dengan pertumbuhan selama 8 tahun (dari 2000 – 2008) sekitar 1,150%. Jumlah pengguna ini merupakan 10,5% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa [12].

Sayangnya, perkembangan e-government di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi kepemerintahan di Indonesia dimulai dari masuknya komputer pertama kali ke Indonesia pada awal tahun 1970-an. Kemudian, muncul wacana perlunya standar profesi bagi pegawai instansi pemerintah yang bekerja di bagian pengolahan data elektronik pada tahun 1980-an. Kemudian, tahun 1996 pemerintah mulai membangun infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan seluruh kota di Indonesia. Proyek ini dikenal sebagai Nusantara-21. Dengan proyek ini, diharapkan, pada tahun 2001, lebih dari 500 kota telah terhubung di dalamnya.

Pada tahun 1997, dengan Keputusan Presiden Nomor 30 dibentuk Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu produk dari tim ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 ini telah disusun Daftar Rencana Aksi sebanyak 75 kegiatan.

Inpres Nomor 6 Tahun 2001 produk pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini berisi kebijakan tentang acuan dan landasan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Pada tahun 2003, Presiden Megawati menerbitkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ini, instansi pemerintah diharapkan merumuskan rencana tindak masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Walaupun demikian, penyusunan rencana tindak ini kurang berjalan dengan baik.

Pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ini, Pemerintah juga telah menetapkan Kerangka Arsitektur e-Government. Kerangka arsistektur ini adalah untuk diimplementasikan pada tataran nasional, di mana kerangka arsitektur ini terdiri dari 4 level, yaitu akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Keempat level tersebut ditunjang oleh 4 pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. Namun, kerangka khusus tersebut masih bersifat umum. Karena itulah, umumnya instansi pemerintah belum dapat menyusun action plan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Dalam kamus The American Heritage Dictionary of the English Language, framework adalah suatu kumpulan asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang membentuk suatu cara melihat realitas (a set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality) [5]. Framework juga dapat diartikan sebagai suatu struktur konsep dasar yang digunakan untuk menuntaskan atau mengatasi masalah yang kompleks [6]. Definisi lain dari framework adalah suatu struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan informasi yang kompleks (a logical structure for classifying and organizing complex information) [1].

Pengertian framework ini semakin rumit ketika diimplementasikan terkait dengan teknologi informasi. Menurut Shields [31], hal ini terjadi karena aplikasi teknologi informasi telah diistilahkan dalam beberapa hal, seperti ERP, e-business, CRM, e-strores, e-procurement, SCM, dan data warehousing. Beberapa hal juga menjadi duplikasi dengan aplikasi konvensional. Untuk mensinkronisasikannya, Shield menyusun eXtended Enterprise System Framework (XES) agar pengembangan sistem informasi di sebuah organisasi terarah dan terkelola dengan baik. Shields membagi framework pengembangan tersebut pada aspek technical infrastructures, ERP transactional backbone, advanced applications, cross-application repository, dan management dashboard.

Di BPKP, implementasi teknologi informasi telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak BPKP berdiri pada tahun 1983, sebelum Pusat Informasi Pengawasan –sebagai unit yang bertanggung-jawab di bidang teknologi informasi di BPKP--dibentuk tahun 2001. Pada tahun-tahun awal berdirinya BPKP, teknologi informasi telah digunakan untuk mengkoordinasikan perencanaan, tata-usaha pengawasan, dan administrasi temuan beserta tindaklanjutnya.

Dengan aplikasi TKP 1 berbasis Basic, yang kemudian menjadi Foxbase (sekitar tahun 1990-an dan selanjutnya dikenal sebagai Aplikasi PKPT), masing-masing satuan kerja pemeriksa di BPKP telah dapat mengisi rencana objek yang akan diperiksa. Kemudian, data tersebut dikirimkan ke BPKP Pusat melalui jalur telepon (interlokal). Mengingat Internet belum berkembang seperti saat ini, komunikasi data dilakukan dengan men-dial server di BPKP Pusat.

Setelah data terkirim, kemudian dilakukan kompilasi dengan sistem aplikasi berbasis jaringan komputer dengan sistem operasi SCO xenix. Kemudian, dilakukan peningkatan sistem jaringan yang berbasis sistem operasi VMS dari DEC. Namun, aplikasi yang berbasis sistem operasi VMS ini tidak berjalan optimal.

Untuk mengompilasi ikhtisar temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya, tersedia Aplikasi TKP3. Selain itu, terdapat Aplikasi TKP2 untuk tata-usaha kegiatan pengawasan. Namun, aplikasi ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Sebelum terbentuknya Pusat Informasi Pengawasan tahun 2001, database yang berhubungan dengan administrasi temuan dan tindak-lanjut telah di-upgrade sehingga berbasis relasional. Selain itu, juga terdapat aplikasi Daftar Riwayat Pegawai (DRP) yang dikembangkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk mengadministrasikan data pegawai. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga memiliki Aplikasi Assessment yang mendata hasil assessment pegawai. Selain itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan juga memiliki aplikasi untuk menilai hasil ujian pejabat fungsional auditor.

Dari segi infrastruktur teknologi informasi, sekitar tahun 1999, BPKP telah mulai membangun jaringan lokal yang menghubungkan seluruh gedung yang ada di BPKP Pusat (Hayam Wuruk) dengan kabel fiber optic. Jaringan ini kemudian digunakan untuk berbagi file, printer, dan komunikasi e-mail. Selain itu, server di BPKP Pusat sudah mulai dapat diakses secara online dari jalur Internet oleh masing-masing Perwakilan BPKP sekitar tahun 2002.

Setelah berdirinya Pusat Informasi Pengawasan, kemudian dikembangkan beberapa aplikasi lain, seperti aplikasi untuk kepentingan administrasi pejabat fungsional auditor di Pusat Pembinaan JFA dan sistem monitoring penugasan. Pengembangan aplikasi kepegawaian dan aplikasi administrasi temuan dan pemantauan tindak-lanjutnya juga terus dilakukan. Pengembangan juga dilakukan untuk menambah titik jaringan di BPKP Pusat dan infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, BPKP telah terlibat sejak awal dalam pengembangan e-government. Salah satu rintisannya adalah berupa pembuatan Website BPKP pada tahun 1999. Pada waktu itu, infrastruktur Website BPKP keseluruhannya masih menggunakan infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia. Server masih menyewa dengan space yang terbatas. Mengingat beban anggaran hosting yang cukup besar, kemudian dilakukan pemindahan content Website ke server di gedung BPKP Jalan Hayam Wuruk pada 2001.

Dengan investasi yang terbatas, BPKP Pusat telah memiliki jaringan LAN yang terkoneksi ke Internet. Jaringan tersebut telah didukung oleh sistem keamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan ini juga makin diperkuat dengan pembangunan Intranet BPKP. Selain itu, BPKP sudah mulai merintis e-procurement, yaitu dengan mempublikasikan beberapa informasi pengadaan (tender).

Pada sistem e-mail yang dimiliki saat ini, BPKP juga telah memiliki kunci publik (public key) yang berlaku di internal BPKP. Sistem e-mail juga dilengkapi oleh sistem enkripsi yang cukup memadai. Dengan sistem keamanan ini, pegawai dan pejabat BPKP telah terbiasa menggunakan e-mail untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data hasil pengawasaan yang bersifat reguler maupun crash program, seperti BOS, Pemtak, PKPS-BBM, dan RDI. Selain itu, komunikasi suara antar satuan kerja BPKP di seluruh Indonesia juga telah menggunakan voice over Internet protocol (VOIP) berbasis teknologi Cisco. BPKP juga telah memiliki network management system, termasuk bandwidth management system (Expand).

Agar Website BPKP dapat terus ter-update, dengan Keputusan Sekretaris Utama, BPKP juga telah membentuk Forum Pengelola Website BPKP. Forum ini terdiri dari wakil masing-masing unit kerja. Mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi resmi yang ada di unit kerja dan mempublikasikannya ke Website. Publikasi ini mengacu kepada standar otorisasi yang ada, yaitu melalui otorisasi Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP.

Pada aspek legal, BPKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPKP tentang Kebijakan Sistem/Teknologi Informasi. Kemudian, Kepala BPKP juga telah menerbitkan Pedoman Pengembangan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan BPKP.

Selain itu, sebelumnya Kepala BPKP juga telah menerbitkan Keputusan tentang Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPKP. Dalam pelaksanaan koordinasi sehari-hari, juga telah dibentuk Sub Tim Koordinasi Pengembangan Basis Data, Sub Tim Koordinasi Pengembangan Website, dan Sub Tim Koordinasi Pengembangan Aset Teknologi Informasi.

Pengembangan e-government di BPKP diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang telah dipenuhi oleh BPKP adalah berupa informasi hukum/peraturan-peraturan. Menurut beberapa e-mail yang masuk, informasi hukum/peraturan-peraturan melalui Website BPKP ini merupakan salah satu informasi terlengkap yang pernah ada di Indonesia. Karena itu, peningkatan informasi hukum tersebut terus dilakukan.

Sebelum framework pengembangan sistem informasi disusun di BPKP, implementasi teknologi informasi di BPKP sudah sampai pada suatu titik di mana dirasakan tidak terkoordinasi dan tidak terarah. Karena itu, untuk menciptakan koordinasi dan agar di fase berikutnya implementasi teknologi informasi di BPKP dapat dilaksanakan secara terarah, dipandang perlu untuk menyusun suatu framework pengembangan sistem informasi di lingkungan BPKP.

Selain itu, framework ini disusun mengingat arsitektur pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 masih bersifat global dan pada dasarnya arsitektur tersebut berada dalam tataran nasional (high-level) dan tidak dikhususkan untuk diimplementasikan pada lingkup masing-masing instansi pemerintah. Menurut Instruksi tersebut, masing-masing instansi pemerintah diharuskan menyusun sendiri action plan-nya.

Framework pengembangan sistem informasi BPKP disusun dengan maksud agar implementasi teknologi informasi di BPKP dapat dijaga keberlanjutannya walaupun pejabatnya telah berganti. Karena itu, framework ini disusun dengan cukup komprehensif dan dapat diimplementasikan secara fleksibel dalam 5 tahun pengembangan, tanpa modifikasi yang signifikan. Pada framework ini, selain mengembangkan sisi akses dan pembangunan portal informasi pengawasan, BPKP juga mengembangkan infrastruktur dan aplikasi dasar serta organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Kerangka ini disusun dengan mengacu kepada XES yang disusun oleh Murrell G. Shields (2001).

Setelah melalui due process sekitar dua tahun, framework ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama nomor KEP-34/SU/IP/2006 pada tahun 2006 [25], dan dikenal sebagai BPKP Enterprise System (BEST). Mengacu kepada XES, framework pengembangan ini terdiri dari lima aspek (layer) pengembangan, yaitu:

1) Infrastruktur Teknikal (Technical Infrastructure)
2) Aplikasi Transaksi (Transaction Application)
3) Aplikasi Lanjutan (Advance Application)
4) Aplikasi Integrasi/Lintas Satker (Integration Application), dan
5) Portal Pimpinan (Executive Portal)


Secara jelas, lima aspek/ layer tersebut tampak pada Gambar 1.




Gambar 1. Framework Pengembangan Sistem Informasi BPKP
Sumber: Keputusan Sekretaris Utama BPKP nomor KEP-34/SU/IP/2006



Pengembangan infrastruktur teknikal merupakan dasar atau fondasi dari empat pengembangan sistem lainnya. Keberhasilan pengembangan pada fondasi ini akan berpengaruh langsung terhadap pengembangan keempat aplikasi teknologi informasi lainnya. Karena itu, pengembangan infrastruktur teknikal merupakan titik strategis pengembangan sistem informasi di lingkungan BPKP.

Kerangka pengembangan infrastruktur teknikal ini pada dasarnya hampir sama implementasinya di seluruh instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akan membangun layer berikutnya, mestinya mengembangkan terlebih dahulu infrastruktur teknikal ini.

Infrastruktur teknikal yang dibangun di BPKP terdiri dari perangkat keras (hardware), jaringan lokal (local area network), sistem manajemen basis data (database management system), sistem messaging, dan jaringan lintas wilayah (wide area network).

Pengembangan perangkat keras tidak hanya menyangkut perangkat teknologi informasi pada sisi pengguna (client), tetapi juga pada sisi server. Di sini, termasuk juga pengembangan aspek manajemen aset teknologi informasi yang dimiliki oleh BPKP.

Pengembangan jaringan lokal diarahkan pada pembangunan di masing-masing kantor BPKP, terutama sekali kantor Perwakilan BPKP yang berada di daerah, yang tersebar pada 25 ibukota provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan budaya saling-berbagi (sharing) peralatan komputer, seperti printer, dan scanner, sehingga tercipta efisiensi penggunaan perangkat teknologi informasi. Dari sini juga diharapkan muncul rintisan pembangunan berbagai sistem yang terintegrasi.

Pengembangan sistem manajemen basisdata diarahkan pada upaya untuk menciptakan suatu basisdata bersama yang dapat digunakan oleh para pegawai BPKP. Dengan basisdata bersama ini maka akan tercipta basisdata yang terintegrasi sehingga nantinya pengembangan berbagai sistem aplikasi transaksi akan semakin terarah.

Pengembangan sistem messaging adalah untuk menciptakan sistem komunikasi yang cepat dan efisien. Dengan sistem komunikasi ini, setiap data ataupun informasi yang ada di sebuah unit kerja dapat saling dipertukarkan dengan mudah. Pengembangan ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem kolaborasi dan koordinasi dengan dukungan teknologi informasi. Pada akhirnya, pengembangan ini diarahkan untuk menciptakan knowledge management di lingkungan BPKP.

Pengembangan jaringan lintas wilayah dimaksudkan untuk menghubungkan berbagai unit kerja BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya jaringan ini, maka hambatan komunikasi data dan suara karena batasan wilayah akan semakin menipis. Selain itu, setiap pegawai BPKP yang bekerja di suatu wilayah diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor BPKP di wilayah lainnya.

Pengembangan aplikasi transaksi diarahkan untuk mendukung manajemen operasional BPKP, seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, administrasi audit/evaluasi, dan administrasi umum.

Dalam halnya pengembangan di instansi pemerintah lainnya, pada dasarnya semua aplikasi transaksi ini juga perlu dikembangkan. Namun, khusus aplikasi transaksi yang mendukung core activities, akan berbeda dengan yang dikembangkan di BPKP. Sebagai contoh, untuk instansi pemerintah yang berperan di bidang peradilan, maka core activities-nya adalah manajemen kasus (case management) dan bukan manajemen audit/evaluasi seperti halnya di BPKP.

Di BPKP, aplikasi transaksi yang mendukung manajemen keuangan menyangkut aspek keuangan unit kerja. Dengan dicanangkannya anggaran berbasis kinerja, pengembangan sistem ini diarahkan untuk mendukung manajemen anggaran berbasis kinerja.

Aplikasi audit/evaluasi adalah untuk mendukung administasi kegiatan audit/evaluasi yang dilakukan sehari-harinya oleh unit pemeriksa BPKP. Sistem ini terutama untuk memberikan informasi mengenai kemajuan dan status penugasan. Informasi ini diharapkan dapat diakses secara online tidak hanya dalam lingkup unit kerja BPKP di daerah, tetapi juga oleh pimpinan BPKP di kantor pusat.

Aplikasi sumber daya manusia mencakup 3 sistem utama, yaitu sistem aplikasi kepegawaian, JFA, dan kediklatan. Sistem aplikasi kepegawaian diarahkan untuk membangun sistem workflow yang memungkinkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat, dan tepat waktu. Sistem aplikasi JFA diarahkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan SDM JFA, baik yang berada di bawah BPKP maupun yang di luar BPKP. Pengembangan sistem aplikasi kediklatan diarahkan untuk mendukung sistem pendidikan dan pelatihan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk pelatihan di kelas dan di luar kelas.

Aplikasi administrasi umum adalah aplikasi untuk mendukung manajemen umum BPKP. Aplikasi administrasi umum yang akan terus dikembangkan adalah sistem disposisi elektronik dan sistem dokumentasi surat keluar yang memudahkan pelacakan surat-surat yang masuk dan keluar dari BPKP, yang mengarah pada e-office.

Pengembangan aplikasi lanjutan diarahkan untuk mendukung aspek stratejik pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun instansi lain. Sistem yang dibangun tidak hanya diarahkan untuk kepentingan internal BPKP, tetapi juga untuk pihak luar, termasuk publik. Sistem yang dibangun di sini mencakup pengembangan sistem untuk mendukung customers/stakeholders relationship management (C/SRM), supply chain management (SCM)/national internal audit reporting system (NIARS), audit elektronik (e-Audit), web murni (pure web), aplikasi riset, dan aplikasi lainnya, seperti document management system (DMS).

Di instansi pemerintah lainnya, pengembangan layer ini akan berbeda sekali. Untuk instansi pemerintah yang bersifat pelayanan, maka C/SRM masih dibutuhkan. SCM penting untuk instansi pemerintah yang dalam melakukan pelayanan membutuhkan koordinasi secara terintegrasi dengan instansi pemerintah lainnya.

Pengembangan C/SRM di BPKP dimulai dengan adanya sistem aplikasi hasil pengawasan. Nantinya, sistem ini diharapkan dapat diakses dan berinteraksi secara langsung dengan para stakeholders BPKP, yang telah dimulai dengan pengembangan President Accountability Support Systems (PASS) dan SIMHP Online System. Dengan demikian, diharapkan BPKP dapat menerima masukan secara langsung dari stakeholders-nya dalam rangka perbaikan strategi pengawasan nasional.

Pengembangan SCM/NIARS sudah dimulai dengan adanya aplikasi program kerja pengawasan tahunan. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung manajemen pihak-pihak yang menyuplai kegiatan pengawasan, baik dari BPKP maupun dari luar BPKP. Hal ini telah dimulai dari NIARS untuk hasil audit pengadaan.

Pengembangan e-Audit diarahkan untuk membantu pelaksanaan audit secara elektronik. Dengan e-Audit ini, diharapkan dapat dilakukan audit secara elektronik melalui pertukaran data dengan auditee melalui jaringan komunikasi data. Hal ini sudah mulai dikembangkan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu dengan mengembangkan sistem/modul audit pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/e-Procurement System.

Pengembangan web murni diarahkan pada pengembangan sistem web yang menyajikan informasi umum untuk kepentingan publik yang telah dirintis melalui http://www.bpkp.go.id/.

Pengembangan aplikasi riset dan lainnya diarahkan untuk mendukung kegiatan riset dan hal lain di BPKP melalui teknologi berbasis web. Beberapa hal yang sudah dikembangkan adalah e-Library dan e-Reporting pada DMS. Sekarang ini, mayoritas laporan (termasuk laporan periodik) dari Perwakilan BPKP di daerah telah dikirim dalam bentuk elektronik dan tidak dalam bentuk hardcopy. Hardcopy hanya diarsipkan di masing-masing satuan kerja BPKP yang meng-create dokumen tersebut.

Pengembangan aplikasi integrasi diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai basisdata yang ada di BPKP, yaitu melalui pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse menjadi sangat dibutuhkan karena berbagai basisdata dan aplikasi operasional telah berjalan sebelumnya di BPKP. Integrasi berbagai sistem ini tidak dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara parsial pada sistem yang sudah ada. Dengan pengembangan data warehouse, integrasi sistem tidak akan mengganggu berjalannya sistem yang telah ada. Untuk instansi pemerintah lainnya, pengembangan aplikasi integrasi tidak mesti dengan data warehouse.

Di BPKP, dengan adanya data warehouse, diharapkan akan tercipta portal pimpinan. Pengembangan portal pimpinan diarahkan agar pimpinan/eksekutif BPKP dapat langsung mengakses berbagai sistem yang ada secara mudah. Dengan semacam digital dashboard, berbagai indikator penting di BPKP diharapkan dapat dimonitor secara langsung oleh pimpinan BPKP. Dengan demikian, pimpinan dapat memberikan respon yang cepat terhadap kegiatan stratejik BPKP dengan dukungan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Setelah framework ini disusun di BPKP, kemudian sistem informasi yang ada di BPKP dipetakan ke dalam framework pengembangan BEST tersebut, dengan memberikan indikator berwarna hijau, kuning, dan merah. Hijau berarti telah terdapat kemajuan berarti pada suatu sistem, kuning berarti sedang dalam proses, sedangkan merah berarti masih belum mencapai harapan yang diinginkan. Hal tampak pada gambar berikut.


Gambar 1. Status Pengembangan Sistem Informasi BPKP Tahun 2008


Peta kemajuan implementasi framework ini kemudian disampaikan secara rutin ke pimpinan BPKP atau melalui rapat-rapat pimpinan. Beberapa permasalahan terkait dengan implementasi framework tersebut didiskusikan langsung dengan pimpinan untuk memperoleh masukan perbaikan.

3. PENUTUP

Beberapa instansi pemerintah telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Namun, pengembangan sistem informasi ini belum didasarkan oleh suatu framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di instansi pemerintah. Framework yang dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah di Indonesia. Framework ini terdiri dari pengembangan pada aspek Infrastruktur Teknikal, Aplikasi Transaksi, Aplikasi Lanjutan, Aplikasi Integrasi/Lintas Satker, dan Portal Pimpinan. Framework ini dirasakan cukup sederhana, fleksibel, dan komprehensif yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia secara terbuka.

4. Daftar Pustaka

[1]. CIO Council, The Federal Enterprise Architecture Framework Version 1.1, Chief Information Officers Council, 1999
[2]. Hasyim, Azhar dkk. “Arah Pergerakan Infrastruktur Internet di Indonesia”, http://bebas.vlsm.org, 11 September 2006
[3]. Heeks, Richard dkk., Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform, Routledge, 1999
[4]. http://203.130.194.234/artikel.php?action=detail&tipe=kliping&id=2006091113093090, 11 September 2006
[5]. http://dictionary.reference.com/browse/framework, 23 Mei 2009
[6]. http://en.wikipedia.org/wiki/Framework, 23 Mei 2009
[7]. http://members.tripod.com/~regionaldua/depdagri.html, 11 September 2006
[8]. http://pengadaannasional.bappenas.go.id, 11 September 2006
[9]. http://www.apjii.or.id/news/index.php?ID=2002052301505&lang=ind, 11 September 2006
[10]. http://www.bappenas.go.id/itf/survey/hasil-survey.htm, 11 September 2006
[11]. http://www.deloitte.com, 10 September 2006
[12]. http://www.internetworldstats.com, 7 April 2009
[13]. http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=211, 11 September 2006
[14]. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/21/brk,20050321-43,id.html, 11 September 2006
[15]. http://www.warta-egov.com/detail.asp?aid=286&cid=3, 11 September 2006
[16]. Indrajit, Eko R., Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, PT Elex Media Computindo, Jakarta, 2000
[17]. Keltikangas, Eero, Enterprise Architecture Documentation and Representation: A Pramatic Documentation Framework, Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Engineering, 2006
[18]. Long, Geoff dan Onno W. Purbo. ”Indonesia Information Technology Activities”, http://onno.vlsm.org, 11 September 2006
[19]. Lubis, Muhammad Safri. “E-Government, Sebuah Prespektif”, http://www.safri-lubis.info, 2006
[20]. Maad, Soha dan Brian Coghlan, ”Assessment of the potential use of grid portal features in e-government”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 2 No. 2, 2008 pp. 128-138
[21]. Office of Government ICT, Queensland Government Enterprise Architecture Framework Version 1.0, The State of Queensland (Department of Public Works)
[22]. Purbo, Onno W. ”Report on the Visit to Canada in September 1998”, http://onno.vlsm.org, 11 September 2006
[23]. Rahardjo, Budi. “Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadapa Pendidikan, Bisnis, dan Pemerintahan: Siapkah Indonesia?”, http://budi.insan.co.id/articles/riau-it.doc, 10 September 2006
[24]. Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government”, 2003
[25]. Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Keputusan Sekretaris Utama nomor KEP-34/SU/IP/2006 tahun 2006 tentang Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise System)”, 2006
[26]. Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Pengembangan Jaringan Komunikasi Data dan Suara BPKP (WAN) serta Perangkat Pendukungnya Tahun 2006”, Bahan Presentasi, 2006
[27]. Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, “Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing), http://www.pajak.go.id, 21 Maret 2006
[28]. Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, “e-Registration: User Manual Aplikasi Wajib Pajak”, http://www.pajak.go.id, 10 September 2006
[29]. Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Banten, Pusat Informasi Bangunan Banten, “Sistem Informasi Arsitektur”, 2004
[30]. Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, “E-Government Sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan-Keberhasilan Implementasi e-Government di Pemerintah Daerah”, makalah tidak dipublikasikan, 2003
[31]. Shields, Murrell G., E-Business and ERP: Rapid Implementation and Project Planning, Jhon Wiley & Sons, 2001
[32]. Wardiana, Wawan, “Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia”, Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli, 2002, http://www.informatika.lipi.go.id, 10 September 2006
[33]. WP, Santika, ”Pengantar Teknologi Informasi”, Diktat Kuliah, http://kur2003.if.itb.ac.id, 11 September 2006

Rudy M. Harahap adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya adalah Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan Pengawasan, dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, BPKP. Selain menduduki jabatan formal tersebut, penulis adalah pengajar pada Universitas Bina Nusantara dan anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), mantan anggota Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi Informasi (Pokja Evatik) pada Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas), dan kini aktif sebagai assessor pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penulis memperoleh ijazah Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1996), Master Manajemen (Sistem Informasi) dari Universitas Bina Nusantara (1999), dan Master of Commerce (Information System) dari Curtin University of Technology (2000). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rudy.m.harahap(at)binus.ac.id. Pandangan dan informasi tentang penulis dapat diakses pada http://pojokgagasan.blogspot.com, http://rudymh.blogspot.com, dan http://www.rudymh.8m.com.