let's fight corruption in Indonesia

Bapak/Ibu Yth, Menunjuk publikasi sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia telah menerima 26 pendaftar sebagaimana list berikut: 1 PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA 2 PT PLEXIS ERAKARSA PIRANTINAGA 3 PT INFORMATIKA SOLUSI BISNIS 4 PT TATA BISNIS SOLUSI 5 PT MANDIRI TELA ADI GUNA 6 PT INTEGRASI 7 PT MITRA INFOPARAMA 8 PT ARTHA INTI PRIMA 9 INFOFLOW SOLUTION 10 PT PRAWEDA CIPTAKARSA 11 PT TARAMITRA INFORMATAMA 12 PT ESA MANDIRI TEKNOLOGI 13 PT EBDESK INDONESIA 14 PT BITNET KOMUNIKASINDO 15 PT ASTRA GRAPHIA Tbk 16 PT SHAFA INDONESIA 17 PT ONE SYSTEM SOLUTION 18 PT MAXITECH UTAMA INDONESIA 19 PT COMMERCE EIGHTEEN TECHNOLOGY 20 PT PINNACLE SYSTEMS INDONESIA 21 PT ANABATIC TEKNOLOGI 22 PT GRAHA CIPTA SOLUSI 23 PT BERCA HARDAYA PERKASA 24 PT MITRA INFOSARANA 25 PT SIGMA CIPTA CARAKA 26 PT CIPTAMAYA MITRA SOLUSI Untuk membantu Panitia melakukan proses seleksi selanjutnya agar nantinya dapat diperoleh p

Friends, I think you should read this article, written by Deni Ratno, an Indonesian investigator who works at PriceWaterhouseCoopers: It was a clear and sunny sunday morning, when I got on an "angkot" (in case you're not familiar with the term, this is a type of public transport vehicle), and did something that I've never done before: having a chat with the driver. Well, to be honest, if I had to have a chat with somebody, angkot driver would be at the bottom of my list. Most of them are as cold as stone so that you would seem to be talking with a statue. But the other day was different. I sat at the front, just adjacent to the driver, and since I got on the car, I noticed that he had spent Rp 6,000 just to buy a tissue, a newspaper and a cheap energy drink. Each at a different block. (Tissue? Last time I remember they used a small towel wrapped around their neck. Cheaper, and more practical) Interestingly, it appeared that the price of those stuffs has been inflated.

Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Moyong dalam sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Moyong, atau nama lengkapnya Moyong Haryanto, ini ternyata adalah orang KPU yang sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di zamannya Pak Harto. Dulu, kata Pak Moyong, petugas yang menghitung hasil Pemilu itu di zaman Pak Harto langsung dari tentara. Pernah seorang vendor keceplosan ngomong di media, akhirnya dipanggil ke BIN dan disuruh jongkok 3 hari, katanya. Pak Moyong ini pernah menjadi Wakil Kepala Biro TI KPU di tahun 2004. Saat ini, beliau itu Wakil Kepala Biro SDM. Beliau juga menjadi panitia pengadaan yang terkait dengan TI di KPU. Sudah lama saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ceritanya sehingga akhirnya 3 spesifikasi perangkat ICR itu terpilih. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab untuk mengambil keputusan penggunaan ICR tersebut di KPU. Rupanya, cukup ruwet juga masalahnya. Yang jelas, Pak Boradi, Wakil Kepala Bir

Editorial Media Indonesia Rabu, 15 Juli 2009 KORUPSI selalu menggoda. Tidak cuma di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bedanya, koruptor di Indonesia tidak mudah dihukum sedangkan di negara lain lebih gampang dipenjara dengan hukuman berat bahkan mati. Tingkat impunitas yang masih kuat menggejala menyebabkan dunia masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Walaupun pemerintah sekarang adalah pemerintah yang mampu menyeret koruptor dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemerintahan manapun di masa lalu. Inilah yang menyebabkan publik tetap rindu pada sebuah pemberantasan korupsi yang lebih bertenaga dan karena itu memiliki kewenangan istimewa. Itulah semangat awal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Belakangan mulai terlihat keinginan untuk mengoreksi KPK. Dari RUU Pengadilan Tipikor yang belum beres hingga saat ini sampai dengan pertanyaan tentang sejauh mana KPK dikontrol. Lalu, sekarang muncul lagi perdebatan apakah KPK boleh menjebak koruptor atau tidak. Presiden Susilo B

Saya belum lama mengenalnya. Sudah lama saya tahu namanya. Dalam berbagai artikel, saya menulis namanya, sejak tahun 2003. Tetapi secara pribadi, saya baru menjadi bagian dari langkah politiknya dan mengenali lebih dekat sekitar bulan Agustus 2008, tatkala saya beberapa kali datang sholat Jumat di Istana Wapres. Dia selalu menyapa hangat: "Apa kabar?", kalau sempat bersalaman. Kalau tidak, dia selalu mengangkat tangannya dari kejauhan: "Hai, Indra!" Sebagai orang yang belajar bahasa, sastra, sejarah, politik, terakhir komunikasi, saya tentu tidak akrab dengan pilihan bahasanya. Terlalu cepat, apa adanya, diwarnai dialeg khas Bugis, kadang seakan bergumam. Kalau memimpin rapat, ia sering menulis angka-angka. Ingatannya luar biasa pada nama dan angka. Saya hanya mengikutinya dari kejauhan. Maklum, saya sibuk di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Pertama kali, dia yang mengirimkan sms ke saya, menanyakan sesuatu. Tertulis di sana: "JK". Saya perlu meng

Rudy M. Harahap Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara Jl. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480 rudy.m.harahap@binus.ac.id Dipublikasikan di Proceeding e-Indonesia Initiative 2009, Bandung, 24-25 Juni 2009 (dengan beberapa updating ) Abstraksi Umumnya, instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi di lingkungannya masing-masing. Namun, pengembangan tersebut masih bersifat sporadis yang belum mengacu kepada framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di suatu instansi pemerintah. Di sisi lain, belum terdapat framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah yang bersifat terbuka dan dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu framework pengembangan sistem informasi yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia, yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP. Framework i