Langsung ke konten utama

Ketika Seorang Profesional Boleh Menolak Penugasan

Saya sedang iseng-iseng melihat catatan Internet ketika searching nama saya di Internet. Ada satu news yang menarik di masa lalu ketika saya mengomentari menerima atau menolak penugasan seorang akuntan dalam kasus Ghalib, sang Jaksa Agung.

Prasetio Utomo told of risks in Ghalib audit

The Jakarta Post , Jakarta Tue, 07/06/1999 7:26 AM Business

JAKARTA (JP): The Prasetio Utomo & Arthur Andersen accountancy firm has been urged by other public accountants to turn down the government assignment to audit former Attorney General Andi M. Ghalib's bank account because of stringent restrictions imposed by the job.
Henry B.L. Toruan, an accountancy lecturer at the University of Indonesia, said on Monday that if Prasetio Utomo implemented the assignmentunder such strict limitations, the company would not be able to maintain its integrity, independence and professional competence as required by the Accountant Code of Ethics.
The government assigned Prasetio Utomo to audit Ghalib's bank account to verify whether the transfers made to it could be classified as corruption or bribes.
The audit was ordered following the allegation by the Indonesian Corruption Watch (ICW) last month that Attorney General Ghalib abused his position to enrich himself through corruptive practices.
ICW submitted copies of 16 bank accounts said to be under the name of Ghalib and his wife to substantiate the allegation.
President B.J. Habibie last month suspended Ghalib from his position pending the completion of investigations into the allegation.
However, the audit assignment given to Prasetio Utomo was limited only toGhalib's account at the Jakarta Melawai branch of Lippo Bank which was claimed to be a joint account with the Indonesian Wrestling Association which he chaired.
ICW saw the restriction as quite strange because the allegation of corruption against Ghalib was related to 16 accounts under the name of Ghalib and his wife involving transactions of more than Rp 10 billion.
""If the assignment is meant only to verify the authenticity of photocopies of an account, then that is not a job for a public accountant,""Toruan told a seminar on the role of accountants in discovering crimes.
He said Prasetio Utomo would not be able to provide a reliable professional judgment if it was not allowed to verify and audit other bank documents and transactions related to the account.
Rudy M. Harahap of ICW, who also spoke at the same seminar, agreed that if Prasetio Utomo agreed to audit only one of Ghalib's bank accounts, the information to be gathered would be biased and the judgment would be legally flawed.
""The Accountant Code of Ethics stipulates that if a public accountant is restricted in the scope of its audit assignment it shall turn down or quit such an assignment,"" Harahap said.
Harahap criticized the Honorary Council of the Indonesian Accountants Association for remaining silent and not raising the issue about the distorted audit assignment to Prasetio Utomo. (vin)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. Setelah b

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat-IM3 dan munculnya diskusi kerugian perekonomian negara, saya jadi teringat lagi dengan tulisan lama saya beberapa dekade lalu yang sayang untuk dibuang di KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000.   Menafsirkan Kerugian Negara Rudy M. Harahap Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah                                       Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tung

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke