Jumat, 27 Februari 2009

Perbandingan Kondisi Politik Indonesia dan India

Tempo hari, di acara IBM Lotusphere Comes to you, secara kebetulan saya sempat ngobrol dengan Mr. Sandeep Bakhshi, Business Unit Executive Lotus Software, Asean, tentang beberapa hal. Berhubung beliau besar di India, dan sudah sekitar 20 tahun di Singapura, saya ingin tahu perbandingan kemajuan demokrasi antara India (termasuk negara-negara Asean) dan Indonesia. 

Menurutnya, arah perpolitikan Indonesia sudah menuju ke yang semakin baik. Bila dibandingkan India, ada beberapa hal yang menurutnya Indonesia bisa terus menuju ke yang semakin baik. Pertama, bahasa pemersatu. Ternyata, di India itu tidak ada bahasa pemersatu seperti halnya bahasa Indonesia. Di India, memang bahasa utamanya adalah hindi, tetapi untuk wilayah Selatan India mereka tidak menggunakan bahasa tersebut. Karena itu, tidak aneh, ketika orang di wilayah Utara India berkunjung ke wilayah Selatan India, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di antara mereka.

Kedua, agama. Menurutnya, di India tidak ada agama yang menjadi acuan kenegaraan. Sebab, pemerintahan mereka adalah pemerintahan sekuler. Meskipun mayoritas beragama Hindu, praktiknya agama Hindu hanya digunakan dalam urusan individu. 

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Thailand, Indonesia juga lebih beruntung. Saat ini, demokrasi di Thailand semakin tidak jelas. Saat ini mereka masih bersatu karena adanya raja Thailand. Jika raja Thailand mangkat, maka kemungkinan besar akan terjadi perpecahan. 

Terhadap Malaysia, ia melihat bahwa proses demokrasi di Malaysia masih terseok-seok, seperti halnya Philiphina. Yang lebih mirip kemajuan demokrasinya seperti Indonesia di wilayah Asia Tenggara ini adalah Vietnam. 

Dengan demikian, kompetitor terbesar kita ke depan adalah Vietnam. Mari kita bangga terhadap Indonesia!


Rabu, 11 Februari 2009

Bolehkah Menggunakan Blog Internet untuk Komunikasi?

Seorang pejabat dari sebuah kantor saya di daerah bertanya, bolehkah menggunakan blog Internet untuk komunikasi antar pegawai yang ada di kantor tersebut. 

Menurut saya, blog Internet boleh-boleh saja digunakan untuk komunikasi tersebut, sepanjang blog itu ditujukan untuk mendiskusikan hal-hal di luar kedinasan dan bersifat publik. Ketika suatu informasi hanya ditujukan untuk kepentingan internal, maka tidak diperkenankan dipublikasikan ke publik secara bebas. Sama dengan menyebar dokumen yang terdapat kerahasiaan di dalamnya, menyebar informasi di Internet pun harus dijaga betul seleksinya. 

Untuk acuan apa-apa yang bisa dipublikasi ke luar terkait dengan penggunaan teknologi informasi (termasuk Internet), mestinya sebuah kantor sudah mempunyai kebijakan pengamanan ini. Kalau di kantor Anda belum ada, maka mulailah berinisiatif untuk membuatnya. 

Beberapa hal di blog Internet saya lihat perlu diseleksi lagi karena ada beberapa yang sebenarnya untuk kepentingan internal sebuah kantor. Untuk kepentingan internal, mestinya kita bisa membuat Blog Intranet yang hanya dapat diakses dari jaringan internal kantor kita dan bukan dari jaringan publik/Internet. Untuk membuatnya, sebenarnya sekarang ini sudah sangat mudah, yaitu tinggal menyiapkan servernya dan mendownload script yang diperlukan dari Internet atau yang sudah di-CD-kan.

Di Mana Kerahasiaan Konsultan?

Seorang teman, Pak Hemat, yang juga menjadi konsultan TI di KPU mengirimkan laporannya ke Ketua KPU. Cerita tidak sampai di sini. Ternyata, teman saya itu mempublikasikan laporannya ini ke berbagai milis dan ditembuskan juga ke banyak pihak, termasuk ke berbagai redaksi media massa dan vendor-vendor. Wow, hebat juga ini Pak Hemat. Transparan sekali. 

Hanya saja, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah seorang konsultan tidak terikat dengan pasal kerahasiaan? Kalau suratnya ditujukan ke Ketua KPU, dan Pak Hemat dikontrak sebagai konsultannya, apakah tepat untuk me-cc kan isi surat ini ke banyak pihak?

Saya rasa, perlu dibuat edisi khusus atas suatu laporan yang memang kepentingannya untuk dipublikasikan secara luas. Dan itu mestinya juga dikeluarkan secara resmi oleh KPU, bukan oleh konsultannya. 

Jangan-jangan, dalam pandangan saya, Pak Hemat ini sudah frustasi dengan KPU sehingga surat ini perlu diungkapkan secara terbuka seperti ini. Namun, saya melihat, persoalan TI KPU pada Pemilu kali ini akan lebih ruwet dibandingkan dengan Pemilu yang lalu. Hal ini didukung oleh kenyataan ternyata Biro TI KPU pun sudah dibubarkan. Dengan demikian, siapa penanggung-jawab TI di KPU sudah tidak jelas. 

Untuk meminimalkan risiko, saya sarankan agar KPU tidak lagi menggunakan TI yang rumit untuk kepentingan pemilu tahun ini. Toch, perhitungan yang dijadikan acuan secara resmi adalah yang manual. Untuk mengimbangi dan sebagai
control terhadap perhitungan tersebut, jika dipandang perlu, sebaiknya banyak pihak independen (entahitu berasal dari LSM atau universitas), dengan didukung oleh donor tentunya, mengadakan alat TI untuk kepentingan counting 
ini. Dengan demikian, ketidakefisienan penggunaan uang negara bisa diminimalkan. 

Waktu sudah tidak ada lagi untuk membuat kegiatan semacam ini di KPU. Kalau pun mau dijalankan, malah makin tinggi risikonya.