Langsung ke konten utama

Pelayanan SAMSAT Kaltim


Minggu lalu, saya sempat mampir melihat implementasi sistem SAMSAT Kaltim setelah sekitar 1 tahun berjalan. Saya melihat beberapa hal yang menarik, seperti kenaikan pajak yang signifikan setelah sistem baru dijalankan. Sebuah kantor yang tadinya ditargetkan mengumpulkan Rp150 miliar di tahun ini, ternyata sudah berhasil mencapai Rp185 miliar di bulan ini. Hal ini wajar saja, karena pada sistem yang baru telah digunakan tabel referensi untuk jenis dan harga kendaraan. Kalau sistem yang lama, dengan mudahnya sebuah kendaraan jenis mobil, ternyata dicatat beroda dua, dan diterapkan tarif untuk kendaraan beroda dua.

Hal lain yang sudah dirasakan adalah termonitornya pendapatan secara online dari Dispenda dan tersedianya informasi melalui pelayanan SMS. Ada juga sebuah kantor SAMSAT yang sudah melayani (secara online) wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT lain.

Beberapa hal yang masih lemah juga diidentifikasi, seperti jaringan Telkom se Kaltim yang masih buruk, budaya kerja berbasis TI yang belum didukung oleh kedisiplinan, dan SOP pelayanan online yang belum dibuat.

Sayangnya saya belum sempat menangkap kesan apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah berjalannya sistem baru tersebut. Karena itu, bagi warga Kaltim yang pernah berurusan langsung dengan sistem baru ini, mohon kiranya dapat men-share pengalaman/kesan yang diperoleh selama ini.

Sebagai tambahan informasi, perubahan sistem yang dilakukan adalah dari yang dulunya seluruh kantor SAMSAT belum terhubung dengan jaringan, sekarang sudah terhubung. Database yang sebelumnya Foxbase, sekarang menggunakan Informix di atas mesin berbasis PC dengan processor Intel yang thin client.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. Setelah b

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat-IM3 dan munculnya diskusi kerugian perekonomian negara, saya jadi teringat lagi dengan tulisan lama saya beberapa dekade lalu yang sayang untuk dibuang di KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000.   Menafsirkan Kerugian Negara Rudy M. Harahap Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah                                       Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tung

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke