Rabu, 15 Oktober 2008

Arsitektur Bisnis Instansi Pemerintah

Seorang teman yang bekerja di sebuah pemda, mengeluhkan banyaknya laporan yang harus disiapkan oleh pemda. Contoh laporan yang sudah diwajibkan adalah sebagai berikut:
  1. LPPD, 
  2. LKPJ, 
  3. LPPD, dan 
  4. LKPD.
Laporan-laporan ini wajib dihasilkan oleh pemda karena adanya regulasi berikut:
  1. PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  2. PP 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

Baru-baru ini juga sudah terbit PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dia membayangkan bagaimana jadinya pemda jika harus menerbitkan LSPI. 

Memang, inilah uniknya negara kita. Setelah gencarnya otonomi daerah, banyak instansi pemerintah pusat yang kehilangan pegangan bagaimana mengelola kegiatan di lapangan, yang kini umumnya ditangani oleh pemda. Keberhasilan pemda dalam mencapai kinerjanya juga akan terkait dengan kinerja instansi pemerintah pusat. Ini sebenarnya bukan soal rela atau tidak relanya instansi pemerintah pusat terhadap instansi pemerintah. Karena itu, mereka berusaha masuk ke pemda melalui regulasi. Entah itu lewat UU, PP, atau peraturan menteri.    

Hanya saja, memang, masalahnya adalah tidak adanya sinkronikasi kegiatan instansi pemerintah pusat dalam membuat regulasi tersebut. Instansi pemerintah pusat cenderung berlomba untuk membuat aturan yang mengutamakan kepentingannya masing-masing. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mengatasi hal ini? 

Sebenarnya, di sinilah tugas dari Pemerintah. Presiden selaku kepala pemerintahan mestinya menata kembali peraturan yang sudah terbit tersebut dan melakukan sinkronikasi. Namun, memang, ada joke di lapangan. Sering sekali inisiatif untuk melakukan pembenahan, malah justru bukan pembenahan yang terjadi, tetapi malah muncul duplikasi peraturan baru. 

Saya rasa, niat baik seperti itu harus di-backup dengan adanya arsitektur bisnis instansi pemerintah (termasuk keterkaitan instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah). Dengan adanya arsitektur ini, maka kita bisa menyusun gap antara yang terjadi saat ini dan harapannya kemudian. Dari sinilah, perbaikan mestinya dimulai. 

Masalahnya, siapa yang harus mulai? Ini pertannyan yang sulit. Apakah Depkominfo? Tentu saja bukan. Sebab, Depkominfo tentu tidak paham proses bisnis instansi pemerintah. Saya lebih cenderung setuju jika inisiatif ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet dengan leading langsung dari Presiden. 

Apakah mereka mampu? Nach, ini pertanyaan kemudian yang harus kita jawab bersama. Namun, saya yakin, jika ditopang banyak pihak, inisiatif ini pasti akan berjalan dengan baik. 





Jumat, 10 Oktober 2008

Subsidi Rakyat Kenapa untuk Spekulan

Saya membaca tulisan di Intranet kami yang saya rasa layak Anda baca. Tulisan diposting oleh Yohanes Indrayono,
 
SUBSIDI UNTUK RAKYAT

KENAPA DIGUNAKAN UNTUK MENYENANGKAN SPEKULAN ?

 

Buy back saham oleh BUMN berarti mensubsidi para investor (spekulan). Dengan buy back saham BUMN,  maka harga saham tersebut akan bisa bertahan (tidak anjlok). Ini adalah mekanisme supply dan demand, buy back berarti demand meningkat, maka harga naik. Para investor asing yang ingin keluar dari pasar karena perlu likuiditas yang seharusnya rugi (atau tidak untuk besar), tapi karena harga jual saham naik (karena effect buy back) maka mereka tidak jadi rugi atau menjadi untung besar. Padahal, saat ini dengan harga berapapun portfolio investor asing akan dilepas, karena market psychology effects menyebabkan mereka akan keluar dulu dari pasar modal di manapun di dunia ini.

Hasil penjualan saham mereka berupa Rp kemudian ditukar ke mata uang negaranya atau US $ untuk dibawa pulang ke negaranya, inilah yang menyebabkan demand atas valas ($) naik, sehingga kurs Rp jatuh. BI mengintervensi pasar dengan meningkatkan supply US $ menggunakan cadangan devisanya, sehingga Rp tidak terlalu jatuh (beli US $ tidak terlalu mahal). Investor asing dapat beli US $ masih dengan harga murah (jumlah Rp yang sedikit untuk beli sejumlah $ atau dengan Rp yang mereka punya dapat ditukarkan US $ yang lebih banyak). Ini sekali lagi menguntungkan investor asing. Apakah ini bukan merupakan subsidi kepada para investor asing ? Lalu kalau cadangan devisa habis, gimana ? Jebol ! US $ bisa melambung tak terkendali.

Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan harga BBM untuk rakyat dan industry kecil dan menengah. Dengan BBM yang turun maka beban rakyat akan turun dan mungkin harga-harga barang-barang kebutuhan rakyat turun (atau setidaknya tidak naik). Dengan BBM untuk industry turun maka production cost turun, daya saing meningkat, ekspor naik, devisa negara naik, dan seterusnya.

Dananya dari mana? Subsidi yang besar dalam APBN itu dengan asumsi harga crude oil di atas $120/barrel. Sekarang sudah turun sampai $80-an, lebih dari 20%. Jika anggaran untuk subsidi BBM dalam APBN (dengan asumsi-asumsi semula) dipakai semaksimum mungkin untuk subsidi BBM, maka harag BBM di dalam negeri akan turun 20%.

Ternyata pemerintah punya dana-dana darurat yang akan dipakai untuk beli saham melalui Pusat Investasi Pemerintah DepKeu, termasuk dana untuk infrastruktur sebesar Rp4 trilyun. Mengapa dana-dana tersebut tidak digunakan untuk subsidi BBM sehingga waktu itu tidak perlu menaikkan harga BBM dalam negeri? Mengapa dana BI, pemerintah, BUMN, dibuang sia-sia untuk mensubsidi spekulan? Itukan uang rakyat  yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat.  Harga BBM dalam negeri seharusnya bisa turun dengan 20%.

Jakarta, October 9, 2008