let's fight corruption in Indonesia

Seorang teman yang bekerja di sebuah pemda, mengeluhkan banyaknya laporan yang harus disiapkan oleh pemda. Contoh laporan yang sudah diwajibkan adalah sebagai berikut: LPPD,  LKPJ,  LPPD, dan  LKPD. Laporan-laporan ini wajib dihasilkan oleh pemda karena adanya regulasi berikut: PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Baru-baru ini juga sudah terbit PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dia membayangkan bagaimana jadinya pemda jika harus menerbitkan LSPI.  Memang, inilah uniknya negara kita. Setelah gencarnya otonomi daerah, banyak instansi pemerintah pusat yang kehilangan pegangan bagaimana mengelola kegiatan di lapangan, yang kini umumnya ditangani oleh pemda. Keberhasilan pemda dalam mencapai kinerjanya juga akan terkait dengan kinerja instansi pemerintah pusat. Ini sebenarnya bukan soal rela atau tidak relanya instansi pe

Saya membaca tulisan di Intranet kami yang saya rasa layak Anda baca. Tulisan diposting oleh Yohanes Indrayono,   SUBSIDI UNTUK RAKYAT KENAPA DIGUNAKAN UNTUK MENYENANGKAN SPEKULAN ?   Buy back saham oleh BUMN berarti mensubsidi para investor (spekulan). Dengan buy back saham BUMN,   maka harga saham tersebut akan bisa bertahan (tidak anjlok). Ini adalah mekanisme supply dan demand, buy back berarti demand meningkat, maka harga naik. Para investor asing yang ingin keluar dari pasar karena perlu likuiditas yang seharusnya rugi (atau tidak untuk besar), tapi karena harga jual saham naik (karena effect buy back ) maka mereka tidak jadi rugi atau menjadi untung besar. Padahal, saat ini dengan harga berapapun portfolio investor asing akan dilepas, karena market psychology effects menyebabkan mereka akan keluar dulu dari pasar modal di manapun di dunia ini. Hasil penjualan saham mereka berupa Rp kemudian ditukar ke mata uang negaranya atau US $ untuk dibawa pulang ke negaranya