Selasa, 23 September 2008

Ironisnya Aplikasi Berbasis Web

Seorang teman, Kang Feby, menulis tentang ironisnya aplikasi berbasis web di Indonesia, terutama untuk aplikasi manajemen keuangan. Sekarang ini memang sedang salah kaprah di Indonesia bahwa semua aplikasi yang ideal mesti berbasis web. Menurut teman saya itu, "Aplikasi web hanya cocok untuk aplikasi yang tidak menuntut banyak transaksi yang seringkali menggunakan form-form yang cukup kompleks. Gaya HTTP yang menggunakan 'post' dan 'get' menuntut banyak koneksi dengan server sekalipun hanya untuk job yang mudah seperti menjumlah 2+3."

"Jika aplikasi web digunakan untuk membangun aplikasi yang melakukan banyak transaksi seperti misalnya pada aplikasi produksi, keuangan dan sistem operasional lainnya maka akan terasa bahwa performa sistem aplikasi web jauh berada di bawah performa sistem aplikasi jaringan desktop yang bisa mengolah transaksi secara lokal dan hanya perlu mengirim hasil akhir ke server. Aplikasi berbasis web hanya cocok untuk aplikasi yang menampilkan informasi data atau yang menuntut sedikit transaksi data," tambahnya.

Saya tentu totally agree dengan pernyataan ini. Menurut saya, salah kaprahnya persepsi ini adalah ketika pertama kali website masuk ke Indonesia. Apalagi ketika pada waktu itu kita bisa membikin website dengan makin mudah melalui teknologi html dan php. Makin salah kaprah lagi tentang persepsi ini adalah ketika website pemerintah pun didefinisikan sebagai e-government. Hal ini bisa dilihat pada Panduan Pengembangan e-Government yang diterbitkan oleh Kantor Menkominfo. Anehnya lagi, panduan itu tidak bisa membedakan antara website dan portal integrasi.

Mengenai perdebatan aplikasi desktop vs web mana yang paling optimal, mungkin jalan tengahnya itu, yach desktop dengan port 80. Ini mungkin juga untuk kemudahan dalam hal network adminnya.

Tapi, saya pernah juga diskusi dengan seorang teman, Pak Hemat, tentang keraguan saya untuk mengimplementasikan aplikasi web pada proses manajemen keuangan. Saya lihat--dulu--aplikasi keuangan yang jalan dan sukses, kebanyakan bukan berbasis web. Mungkin pada waktu itu karena web belum mature. Hanya saja, sekarang ini saya lihat banyak ERP, seperti produk SAP dan Oracle, yang sudah baik kinerjanya. Saya dengar tidak terlalu banyak masalah waktu implementasi sistem ERP berbasis web ini, termasuk di dalamnya adalah modul manajemen keuangan.

Teman saya Pak Hemat itu, dulu sangat keukeh bahwa versi web php itu sudah mature dan bisa diimplementasikan untuk aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Sebab, katanya, dulu Pak Hemat pernah mengimplementasikan full web atas proses ini di sebuah pemerintah daerah.

Saya sempat ragu ketika SIPKD akan dikembangkan berbasis web dengan teknologi php. Saya sebenarnya lebih prefer dengan Java. Sebab, jika menggunakan teknologi Java, resource untuk development membangun sistem untuk kepentingan berbasis desktop atau web tidak terlalu besar. Bisa saja untuk awal development-nya difokuskan pada sistem berbasis desktop. Namun, kemudian untuk kepentingan roll-out, beberapa hal diimplementasikan dalam bentuk versi web (walaupun kita harus hati-hati memilih framework-nya agar jangan malah lambat waktu diimplementasikan, walaupun secara arsitektur memang jadi ideal, dan perlu dihitung betul persyaratan hardwarenya).

Nach, sekarang, kita lihat saja realitanya. Mana versi yang paling optimal di lapangan. Kita perlu meriset tentang ini. Kang feby punya versi desktop berbasis Java (saya nggak tahu apa dia juga punya juga yang versi web) untuk aplikasi manajemen keuangan daerah. Kemudian, kita bandingkan dengan versi full web yang dibuat oleh Depdagri (SIPKD), atau mungkin juga oleh Pak Hemat.

-

Kamis, 18 September 2008

Tanggapan Kolom "Mengatur Penyadapan KPK" dari Sulzer

Beberapa tanggapan muncul atas tulisan saya di Majalah Trust edisi No. 44/2008 yang berjudul "Mengatur Penyadapan KPK".

Berikut saya cuplik tanggapan dari Sulzer di milis e-gov Indonesia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Halo Pak Rudy,

Sudah lama juga Saya ngga baca-baca milis eGov.
Ternyata Pak Rudy masih setia, ya...

Mau nambahin Kolom Pak Rudy... Boleh ya..??

Kebetulan beberapa tahun lalu, Saya pernah bersama Bang Henry Siahaan pernah membedah soal sadap-me-nyadap dan mencoba memberi masukan2 ke POLRI waktu itu. Saya lupa persis kapan waktu itu, kira-kira hampir bersamaan dengan Meledaknya Bom di Kedutaan Besar Australia.
Pak DIdi Widayadi kayaknya dapat bahan-bahan dari kita juga waktu itu (Kalau memang disampaikan). Kalau beliau masih ingat.

Dan bagaimana secara teknis CALEA diterapkan untuk LI (baca:El-Ai--Bahasa orang seberang sana...= LAWFUL INTERCEPTION) digunakan untuk menyadap.
Karena Kompetensi Saya bagaimana mendesain dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat Telco agar LI READY dan patching dengan teknology Analog Militer dan Kepolisian, dan membuat Analytical Process-nya.
Yang mana sebenarnya, semua perangkat Telco itu sudah siap digunakan untuk LI, karena memang dipersiapkan JUGA untuk begitu :-)

(Ehh... jangan-jangan ada Engineer-Engineer di Operator Telekomunikasi yang sedang mendengarkan sana-sini no. telp. pilihannya, selagi Saya mengetik ini... )

Tapi kalau soal bagaimana sadap-menyadap.... hal itu merupakan hal yang mudah sekarang ini, bukan...???
Perangkatnya sudah banyak, murah dan kadang dijual di emperan-emperan toko saja...
Jadi Siapa-pun sebenarnya bisa dengan mudah melakukannya.

Yang jadi persoalan, khan... bagaimana hasil sadapan dapat dijadikan Bahan Legal di Pengadilan.
Bagaimana mendapatkan Bahan Ilegal dari Cara-cara Legal. Itu dulu..!!!
Substansi dari Hasil Sadapan, ya itu kan ada mekanisme pemaparan-nya.

Polisi mencari Sidik Jari di gagang Pintu di Rumah yang dibobol maling, juga tidak serta merta memamerkan temuan semua sidik jari-sidik jari yang ada di gagang pintu itu.
Ada mekanismenya...

Benar kan, Pak...??

Jadi kalau sampai ada yang "BAKAL" pusing "Mendengar Percakapannya Diri Sendiri", ya pintar-pintar saja lah jaga mulut dan jaga telinga....

....CAVEAT EMPTOR...????

Bukankah katanya...;
"Dinding saja bisa mendengar.."
"Meja saja bisa bersaksi adanya serah terima uang..."

Apalagi pakai Alat khusus menyadap, bisa ngalahin "Dinding" dan "Meja", kan...???

Atau kejadian Terbakarnya data-data BLBI di BPKP Hayam Wuruk dulu... "Api aja disekolah-in", tau mesti nge-bakar apa....

Waktu memburu keberadaan Tommy Soeharto dulu, alat tracking Alat Komunikasi yg dipakai Tommy cuma seukuran kotak yang biasa dipakai tukang asongan. Dan itu kita cuma punya satu waktu itu. Dan Meng-Operasi-kannya memang persis seperti tukang asongan.
Dan ironisnya, yang meng-operasi-kan alatnya itu bukan seorang dari Kepolisian.
Jadi si Mas "O"--Orang Sipil itu, yang diseret-seret kesana kemari mengikuti perburuan.
Informasi dari sumber lain, katanya..., Polisi-nya ngga mudeng-mudeng diajarin..

Cara KPK bagaimana... ?? ........JANGAN DIJAWAB....!!!

Dari sisi CALEA untuk LI, itu sudah jelas salah.... Orang Sipil terlibat.
Nah bagaimana Penyadapan kita selama ini (yg resmi-nya..) ??


Sepertinya perlu pemberdayaan Kemampuan dan Etika lebih kepada Aparat yg diberikan wewenang menyadap.
Menurut Saya hal ini bukan soal ada-tidak-nya izin dari Pengadilan saja....


Satu lagi. Kita khan.., "SUDAH" punya TNCC (=TransNational Crime Center) yang ternyata (menurut Saya waktu itu) hanya kosong melompong...
KATANYA., secara Teknology kita sudah siap Bekerjasama dengan Interpol se-Dunia... Secara Teknology....???

Ternyata proyek itu hanya menghasilkan Gedung Megah-nya saja yang jadi.... Keberadaan Teknology-nya masih Virtual.
Tapi itu dulu.....!!!

Setelah diadakan Proses Pengadaan baru (lagi...) Walaupun Tender-nya diulang-ulang entah mengapa.
Mudah-mudahan Pak Guntur-TNCC waktu itu berhasil mewujudkan TNCC sebenarnya.
Saya sudah ngga ikut di-gocek-meng-gocek bola terakhirnya. Dan dah ngga tau lagi bagaimana... Sudah malas terlibat...

Satu lagi ilustrasi, bagaimana kita sering bersikap;
Ada Kemauan..., Tapi tidak mampu mewujudkan Teknologi-nya...
Ada Teknologi-nya...., Tapi Ngga ada Kemauan Menggunakannya...

Begini.
Hampir semua Operator GSM sekarang, mereka sebenarnya punya fasilitas GSM-R untuk komunikasi khusus pada Railway System. Sama seperti fasilitas 112, atau "Emergency Call" di HP.
Tapi entah mengapa, sampai hari ini masih banyak Operator GSM yang ogah memberikan fasilitas GSM-R itu ke Dephub atau PT.KA Indonesia.

Saya lihat sendiri bagaimana SINTELIS dimana-mana di per-kereta-api-an masih Manual, bermodalkan Kertas yang dikotak-kotak-i, Ballpen Hitam/merah, Penggaris dan Alat komunikasi seadanya mengendalikan informasi SINTELIS pada pergerakan kereta api dari Bukit Asam, sepanjang rute 600km ke Lampung.

Wuufffff..... !!!! Negara-ku memang Sadiiiiiiis.....!!!
Cobalah Pejabat-Pejabat-nya turun lihat sendiri ke Lapangan...

Saya pernah di-"beri"kan Nada Tinggi oleh salah satu anak buah Pak Asril (Dirjen Perkereta-Api-an waktu itu) ketika mengemukan hal itu di Dephub di Merdeka Barat.

"Rubah dulu donk, Undang-Undangnya....!!", Kata si Bapak yg "baik' itu.
"Kalau Undang-undang-nya bilang Roda Kereta Api masih harus pake besi, ya hari ini, itu ngga akan berubah..., walaupun itu akan memberikan manfaat besar dan keselamatan lebih bila di ganti....", imbuhnya lagi....

Hhhmmmmm..... Begini kah Mental Pejabat Bangsa ku.....???

Makanya, Saya ngga heran kalau sering terjadi Gerbong Kereta Babaranjang yang terguling dan menyibak rel-rel sepanjang ratusan meter tanpa diketahui Masinis didepannya. Panjang Gerbongnya saja bisa lebih 1 KM. Apalagi untuk diketahui oleh mereka-mereka di Stasiun-Stasiun sepanjang perjalanannya.

Padahal lagi...., angka yang Saya dapat, Kereta-Kereta Butut utk Babaranjang itu ternyata merupakan CASH COW terbesarnya PT.KA dan banyak digunakan untuk menutupi biaya Operasi SEMUA Kereta Api-Kereta Api di Jawa dengan Loco-Loco GE baru yang selalu Merugi itu...., dari DULU...!!!!
HAYO... ada yang bisa membantah...!!!????

Kembali ke Laptop...

Saya ngga tau bagaimana merangkumnya. namun bisa lah kiranya kita untuk melihat isu Penyadapan itu dari sisi lainnya agar solusi Penegakan Hukum kita merupakan hasil Pemikiran dari Multi Dimensi, Multi Disiplin.... dan mungkin juga soal Multi Kultur kita...

Demikian Pak Rudy dan Rekan KPK-nya...., terima kasih juga atas ruangnya.....

Salam,
Sulzer Jusman
(Pengamat Pak Rudy... Hanya Alumni TK, SD, SMP, SMA dan Universitas di Depok......)

Tanggapan Kolom "Mengatur Penyadapan KPK" dari Dikky

Beberapa tanggapan muncul atas tulisan saya di Majalah Trust edisi No. 44/2008 yang berjudul "Mengatur Penyadapan KPK".

Berikut saya cuplik tanggapan dari Dikky di milis ptkdk dan stan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Saya pikir dari tulisan Pak Rudy menyiratkan pesan bahwa menegakkan hukum pun harus sesuai dengan hukum. Kita tidak akan mau kan kalau penegakkan hukum dilakukan dengan cara-cara Renegade atau Dark Justice (buat yang ingat film2 jadul). Memang to some extent penyadapan akan efektif seperti yang dilakukan KPK sekarang, tapi jangan lupa bisa jadi cara-cara tersebut keliru dan menimbulkan korban yang tidak bersalah, siapa yang mau tanggung jawab? Atau bisa jadi dari semua penyadapan yang dilakukan KPK saat ini, ada sekian penyadapan yang salah sasaran dan mengandung abuse. Siapa yang bisa kontrol? KPK pun harus sadar bahwa ia pun tidak kebal salah. Tetap harus ada mekanisme kontrol.

KPK hanya memanfaatkan kondisi aturan hukum yang mungkin belum ada. Tapi kedepannya, sebagai negara yang berasaskan rule of law, penyadapan pun harus diatur sedemikian rupa. Jangan salah, pengaturan bukan untuk menghambat penegakkan hukum justru untuk memberikan landasan hukum bagi penegakkan hukum. Sehingga nantinya tidak ada gugatan2 pra peradilan.

Ingat kan kasus Asian Agri melawan DJP tempo hari. Kabarnya kekalahan DJP atas Asian Agri juga karena penegakaan hukum yang tidak dilakukan secara taat hukum.

Jadi, mbok yao kita jangan ekstrim. Tetap harus dikaji sisi manfaat dan mudhorot. Dan yang paling penting, semua harus ada aturannya.

DZ/93

Rabu, 17 September 2008

Mengatur Penyadapan KPK

Saya posting kembali artikel ini sebagaimana dipublikasikan pada Majalah Trust, Nomor. 44/2008

Mengatur Penyadapan KPK
Rudy M. Harahap

(Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi)

Akhirnya, DPR gerah juga dengan penyadapan yang dilakukan KPK. Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat sangat gencar menyuarakan pentingnya pengendalian penyadapan oleh KPK. Dalam suatu pertemuan dengan KPK di DPR, ia menyatakan negara akan kacau jika semua aparat negara--termasuk Presiden--disadap oleh KPK tanpa pengendalian yang ketat.

Sebenarnya, saya sudah lama geli dengan tidak adanya anggota DPR yang mempermasalahkan prosedur KPK dalam penyadapan. Memang, sesuai dengan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan. Namun, dalam UU ini tidak diatur lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur penyadapan tersebut.

Di negara maju, penyadapan adalah tindakan yang sangat dikontrol. Sebab, tindakan penyadapan akan memasuki area privasi seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privasi warga negaranya. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat pun, dalam melakukan penyadapan terhadap teroris, memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan. Kenapa penyadapan diatur secara ketat? Banyak alasannya. Selain untuk menghindari penyalahgunaan alat penyadap, juga untuk kepentingan perlindungan privasi seorang warga negara. Sebab, dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, pembicaraan antara suami-istri yang sifatnya amat pribadi. Atau, dalam hal tertentu, bisa terjadi, seorang warga negara mempunyai pasangan kencan tidak resmi. Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah memasuki area pribadi seseorang jika ternyata penyadapan merekam suasana kencan dan bahkan sampai didengar oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapat izin dari pengadilan, di negara lain, suatu penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misalnya, terdapat dokumen yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal untuk meminta izin penyadapan. Dengan demikian, penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya, dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, intersepsi atau penyadapan oleh KPK tidak dapat dilakukan dengan kebiasaan lama. Menurut Pasal 31 UU ini, setiap orang dilarang melakukan penyadapan, kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, sebuah lembaga penegak hukum pun hanya dapat melakukan penyadapan jika diberikan kekuasaan dengan undang-undang. Hanya lembaga-lembaga khusus tertentu yang diberikan kewenangan ini. Bahkan, tidak semua badan intelejen mempunyai kewenangan legal itu.

Akan tetapi, kewenangan penyadapan ini oleh lembaga penegak hukum sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekusi. Sebab, berdasarkan ayat (4) pasal tersebut, ketentuan prosedur penyadapan masih harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, peraturan pemerintah tersebut belum muncul. Bahkan draftnya pun belum terdengar.

Kalau saja DPR akan mengatur mengenai penyadapan ini, mestinya mereka fokus untuk memberi tekanan ke pemerintah agar peraturan pemerintah yang mengatur penyadapan segera diterbitkan. Kemudian, mengingat RUU Pengadilan Tipikor sudah masuk ke DPR, sebaiknya DPR mempertegas dalam RUU tersebut bahwa aturan mengenai pengadilan mana yang berhak menerbitkan izin penyadapan segera diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.


Dengan demikian, tidak terjadi debat kusir tentang prosedur penyadapan ini dan KPK bisa kembali menjalankan tugasnya dengan pengendalian yang ketat.***

Ilustrasi: Majalah Trust