Minggu, 31 Agustus 2008

Ketika Etika Harus Ditegakkan

Tahun ini merupakan tahun yang terberat bagi mereka yang sangat menggantungkan bisnisnya dari belanja anggaran negara. Selain karena tahun ini banyak pegawai pemerintah yang enggan ditunjuk menjadi panitia pengadaan atau pejabat pembuat komitmen, banyak sekali hambatan yang menghadang proses pengadaan instansi pemerintah di tahun ini.

Kita tentu tahu ketika masih di awal-awal tahun, ketika DIPA pun baru turun, kita sudah dilanda oleh gejolak naiknya harga minyak dunia. Ternyata, gejolak harga minyak itu ditanggapi oleh Menteri Keuangan dengan memberi edaran kepada instansi pemerintah pusat untuk menunda penggunaan anggaran dan melakukan pencadangan sekitar 15% anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Tanpa disangka-sangka, pemerintah akhirnya harus melakukan "pembintangan" terhadap mata anggaran tertentu, termasuk beberapa anggaran belanja modal di instansi pemerintah.

Tindakan "pembintangan" ini tentu akan berakibat tidak adanya inisiatif kegiatan pengadaan di instansi pemerintah. Bahkan, kemudian terdapat sebuah surat dari Direktur Jenderal Anggaran yang meminta agar proses pengadaan pada anggaran belanja modal yang dibintangi untuk dihentikan proses pengadaannya, termasuk tentunya persiapannya. Tentu ini semakin membingungkan aparat pemerintah, terutama panitia pengadaan.

Ketika akhirnya beberapa belanja modal boleh direalisasikan, kita bisa memperkirakan apa konsekuensinya terhadap lingkungan instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang akhirnya tidak siap untuk merealisasikan anggaran pengadaannya. Karenanya, tidak aneh jika banyak instansi pemerintah yang akhirnya melakukan kegiatan pengadaan dengan persiapan seadanya. Padahal, ini bisa membahayakan diri mereka sendiri dan juga merugikan negara.

***

Namun, saya tidak bermaksud untuk mengulas hal ini dari sisi instansi pemerintah. Yang saya akan ulas kali ini adalah pengaruh keadaan tersebut terhadap kegiatan belanja publik di dunia bisnis. Kita tahu bahwa belanja publik adalah salah satu sumber utama yang menggerakkan perekonomian nasional. Ini tidak hanya berlaku di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju.

Kegiatan bisnis sangat tergantung seberapa besar alokasi belanja pemerintah untuk belanja modal. Kegiatan bisnis ini akan menentukan apakah kawan-kawan kita di sektor swasta akan tumbuh atau malah tumbang dalam tahun ini.
Di sini, saya akan menyoroti lebih khusus lagi pada bisnis teknologi informasi. Dengan kekacauan proses perealisasian anggaran tahun 2008 ini, bisa dibayangkan betapa kusutnya bisnis teknologi informasi tahun ini, terutama bagi mereka yang sangat menggantungkan bisnisnya pada belanja pemerintah.

Dalam kekacauan ini, belakangan ini saya melihat etika sudah mulai diabaikan. Sebab, masing-masing kawan kita di dunia swasta akan selalu diukur kinerjanya secara ketat. Bagi prinsipal teknologi informasi, seperti Oracle, Microsoft, IBM, HP, Juniper, ataupun Cisco, biasanya kinerja mereka diukur dengan seberapa besar para personilnya berhasil mengejar kuota penjualan produk teknologi informasi perusahaan mereka.

Sayangnya, karena dikejar kuota dalam kesemrawutan proses perealisasian anggaran pemerintah tahun ini, para kawan kita tersebut sebenarnya yang paling tahu banyak tentang dokumen pengadaan TI mana saja yang tidak layak untuk di-bid. Namun, anehnya, mereka tetap mem-bid dengan konsekuensi apapun. Bagi mereka, yang penting kuota tercapai. Entah nanti produknya terpakai atau tidak, ternyata tidak sinkron atau tidak, mereka sudah tidak peduli lagi. Yang penting labrak dulu.

Namun, saya menghimbau kepada teman-teman saya di dunia TI, terutama yang ada di prinsipal. Jika Anda menemui sebuah dokumen pengadaan yang tidak layak di-bid pada suatu pengadaan, selayaknya Anda mengedukasi partner bisnis Anda dan panitia pengadaan instansi pemerintah terlebih dahulu. Sebab, bisa jadi dokumen pengadaan tersebut lemah karena memang terburu-buru dibuat, terkait dengan amburadulnya proses perealisasian anggaran tahun ini, atau memang karena kerasnya politik internal di dalam.

Dalam pandangan saya, semua orang pasti punya nurani untuk bersih. Nurani untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Setiap orang juga punya pilihan. Jika ini terjadi pada Anda, dalam posisi tertentu, Anda mestinya bisa mundur, tidak terus ikut bid yang isi dokumen pengadaannya tidak jelas, duplikasi di sana-sini, atau itemnya tidak sinkron satu dengan lainnya.

Dalam sebuah profesi, misalnya auditor, kita diperkenankan untuk tidak terlibat dalam suatu hal yang kemungkinan risikonya tinggi. Kita berhak menolak penugasan ketika kita tidak bisa lagi mengantisipasi risiko tersebut. Pilihan mundur adalah yang paling tepat. Dengan Anda mundur, maka itu telah memberikan pembelajaran kepada pihak lain, sesuatu hal ada yang salah. Semoga dengan ini, pihak lain itu bisa belajar untuk melakukan perbaikan dan juga semakin beretika, seperti yang Anda contohkan.

Dan juga, semoga sikap Anda ini bisa menjadi amal Anda di bulan Ramadhan ini.
-

Sabtu, 30 Agustus 2008

Do'a Malaikat Jibril

Saya mendapat kiriman dari seorang teman tentang do'a Malaikat Jibril. Suatu ketika, Malaikat Jibril pernah berdo'a:“Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut: Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada); Tidak berma’afan terlebih dahulu antara suami istri; Tidak berma’afan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.”

Maka Rasulullahpun mengatakan amiin sebanyak 3 kali.

Tanpa kita sadari, dalam 11 bulan banyak kata sudah diucapkan dan dilontarkan yang tak semuanya menyejukkan, dalam 11 bulan banyak perilaku yang sudah dibuat dan diciptakan yang tak semuanya menyenangkan, serta dalam 11 bulan banyak keluhan, kebencian, dan kebohongan menjadi bagian dari diri sendiri. Karena itu, inilah saatnya kita beristirahat dalam “perjalanan dunia”.

Saatnya kita membersihkan jiwa yang berjelaga. Saatnya kita menikmati indahnya kemurahan-Nya. Saatnya kita memahami makna pensucian diri. Untuk bekal kita, menuju pertemuan akhir dengan-Nya.

Saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Shaum. Mari bersama-sama meleburkan kekhilafan. Semoga dengan puasa ini akan mempertemukan kita dengan Keagungan Lailatul Qadar dan kita semua menjadi pilihan-Nya untuk dikabulkan do’a - do’a dan kembali menjadi fitrah, menuju pertemuan akhir dengan-Nya, dengan khusnul khotimah. Amiiin.

Senin, 25 Agustus 2008

Sebuah Tanggapan Artikel "Jangan Mencari Kambing Hitam"

Sebuah tulisan menanggapi artikel saya “Jangan Mencari Kambing Hitam" muncul di blog ini.

Pak Rudy, mungkin mulai kerja (bukan bicara normatif) bersih-bersih di BPKP dulu...
Pengadaan tender DW/BI di BPKP belakangan ini, belum-belum sudah ada produk jagoan, disamping tidak fair, juga tidak berorientasi solusi untuk memecahkan masalah.
Kalau pak Rudy lihat di RKS, semua berbasis produk IBM, sayang sekali bertolak belakang dengan spirit pak Rudy di blog ini (padahal cukup dekat dengan lokasi bapak, supaya tidak cari kambing hitam)...

Tapi BPKP masih mending, yang lebih parah lagi Bappenas.
Isi RFP/RKS-nya menyalin dari brosur-brosur produk SAS, padahal konsultannya dari Universitas Indonesia, apa kekurangan informasi dari literatur/buku akademik/praktis yang indenpenden tentang teknologi yang diperlukan dalam pembuatan Data Warehouse dan Business Intelligence??????
Nilai (budget) pengadaan produk (tidak termasuk services) adalah 6 miliar lebih????
Sayang sekali otak (intelek) ditempatkan di bawah uang....
Kebanyakan pegawai pemerintahan ini tidak memiliki dignity (harga diri)...


Kambing hitam???? Kami yang tidak di pemerintahan, sekurang-kurangnya telah melakukan prestasi yang cukup baik dalam membantu negara ini, kalaupun bukan dari tenaga dan pemikiran, tapi dari pajak yang kami bayarkan. Tidak ikut menghancurkan negara ini secara perlahan-lahan...Tidak kabur keluar negeri hanya untuk mendapatkan sesuap nasi... Memberikan kritik bagaimana seharusnya bekerja di bidangnya (tentu kami sudah membuktikan melakukan sesuatu)... Bukan hanya bicara normatif saja....


Rupanya, teman-teman yang berlatar-belakang swasta sangat mengena dengan artikel tersebut. Saya akan menanggapinya satu per satu. Kita mulai dari paragraf terakhir tentang pajak. Sudah jelaslah bahwa sekarang ini hampir semua orang yang bekerja itu membayar pajak. Tidak terkecuali saya ini yang pegawai negeri. Walaupun di pegawai negeri pajak ditanggung oleh negara, itu terbatas untuk gaji. Itu pun yang dibayarkan dari dana APBN. Ketika kita dibayar honor untuk sesuatu kegiatan tertentu dari APBN, pajaknya tidak ditanggung negara. Bahkan jumlah potongan pajaknya jauh lebih besar, yaitu 15%. Begitu juga ketika kita, para PNS, dibayar oleh honor mengajar dari perguruan tinggi swasta, misalnya. Pembayaran pajaknya akan sama dengan pegawai swasta lainnya.

Tentunya, dengan dasar tersebut semua warga negara, apakah berlatar-belakang swasta atau pegawai negeri, harus peduli untuk perbaikan negaranya ke depan. Jangan takut untuk berfikir, berbicara, dan bersikap normatif. Dari sinilah sebenarnya kita mulai untuk melakukan perubahan bagi perbaikan negeri ini ke depan.

Mengenai pengadaan di BPKP, jelaslah kami sangat concern untuk terus melakukan perbaikan. Sebenarnya, pengadaan tersebut tidak memihak kepada siapa-siapa. Namun, peserta biasanya sudah terperangkap tidak berani memberikan solusi alternatif. Sebuah PT yang menjadi peserta lelang tersebut bahkan pernah saya tegor kenapa tidak memberikan solusi lain. Rupanya, PT tersebut tidak berani memberikan solusi lain karena hardwarenya tidak akan mendapat surat dukungan dari prinsipal yang sama dengan solusi tersebut. Dalam bahasa kerennya, sudah dikunci oleh prinsipalnya. Ketika saya katakan bahwa dia bisa menggunakan hardware lain, ternyata untuk mendapatkan surat dukungan dari prinsipal lain, waktunya malah lebih lama, dan dia tidak mengantisipasi sebelumnya. Jadi, jelas ini juga faktor ketidaksiapan pihak swasta, selaku calon vendor, dalam berkompetisi, terutama pada penyiapan aspek administratifnya.

Tapi, ada yang menarik dalam pengadaan di BPKP ini, bahwa ternyata yang menang adalah bukan yang diskenariokan oleh prinsipal sebelumnya. Bahkan, seorang wakil prinsipalnya pun sampai call ke saya tentang apakah mungkin terjadi penggantian terhadap vendor yang terpilih. Jelas saja, karena saya bukan anggota panitia pengadaannya, saya tidak bisa mengganggu-gugat keputusan panitia pengadaan. Mereka sudah bekerja secara independen.

Mengenai pengadaan di Bappenas, saya kurang tahu. Tapi, rekan-rekan dari UI, saya yakin sudah bekerja dengan baik. Memang ilmu tentang DW dan BI di Indonesia masih terbatas. Apalagi untuk implementasi di sektor pemerintahan. Saya yakin, kalaupun ada kelemahan, bukan faktor uang, tetapi itulah kenyataannya. Kita masih lemah dalam pengetahuan tentang DW dan BI ini. Saya berdoa semoga teman-teman di Bappenas bisa bekerja dengan baik dan mencapai kinerjanya untuk implementasi DW dan BI ini.

Minggu, 24 Agustus 2008

Sedikit Cerita tentang Rumah Baca Griya Pipit

Ada satu hal yang selalu menggembirakan saya, yaitu ketika apa yang saya rintis ternyata memberikan manfaat tidak hanya bagi diri saya atau keluarga saya sendiri, tetapi juga masyarakat lingkungan di sekitar saya. Seperti Anda ikuti sebelumnya di blog ini, sekitar bulan Maret lalu saya mencoba merintis Rumah Baca Griya Pipit di perumahan saya. Walaupun dengan ruang yang terbatas, Anda bisa lihat sekarang foto-foto di blog ini tentang dokumentasi sedemikian tertariknya anak-anak di perumahan kami membaca buku-buku tersebut. Biasanya, anak-anak datang ketika sore hari sampai waktu Isya. Sedangkan para orang tua, waktunya tidak tentu, tergantung keperluan mereka.

Awalnya, kenapa saya concern untuk membuat Rumah Baca ini adalah karena dalam pengamatan saya terdapat kecenderungan semakin tingginya masyarakat kota yang bertempat tinggal di pinngiran kota, seperti halnya saya ini yang sekarang bertempat tinggal di sekitar Pondok Aren, perbatasan Jakarta dengan Tangerang.

Dalam pengamatan saya, dengan kecenderungan ini, masyarakat pinggiran akan semakin tergusur secara alami, yaitu dengan menjual lahannya ke developer. Padahal, lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka selama ini. Biasanya, pendapatan dari penjualan lahan itu digunakan oleh masyarakat pinggiran untuk membeli mobil angkot. Kemudian, simpel saja, mereka menjadi pengemudi mobil angkot tersebut. Karena tidak ada manajemen yang baik, seluruh income harian dari menyupir mobil angkot milik sendiri itu digunakan untuk makan sehari-hari dan, bila diperlukan, sebagian untuk perbaikan mobil.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, para warga masyarakat pinggiran itu lupa menginvestasikan sebagian income-nya untuk jaga-jaga mengganti mobil setelah umur ekonomis mobil tersebut habis. Inilah sumber masalahnya. Karena itu, biasanya, tidak aneh, setelah tahun ke-5, atau bahkan tahun ke-3, mobil angkot yang mereka beli tersebut telah hancur. Di sisi lain, lahan mereka pun sudah tidak ada karena digunakan untuk membeli mobil angkot tersebut. Akhirnya, untuk menutup kebutuhan sehari-hari, setelah mobil milik angkot mereka sendiri hancur tidak bisa digunakan, mereka biasanya menjadi pengemudi mobil angkot milik orang lain atau malah mengojek.

Jika diamati, itulah sebabnya tingkat ekonomi dan kehidupan sosial masyarat pinggiran menjadi semakin menurun. Anak-anak mereka menjadi rendah diri karena orang tuanya tidak bisa membiayai mereka sekolah. Jika hal ini tidak ditangani sejak dini, hal ini bisa menjadi potensi kriminal lingkungan di masa datang. Anehnya, pejabat Pemda di daerah pinggiran tidak pernah memikirkan kecenderungan ini. Mereka hanya sibuk membangun infrastruktur.

Demikianlah awalnya saya tertarik untuk membuat Rumah Baca ini. Dengan Rumah Baca ini, saya ingin memberikan media/ruang belajar untuk masyarakat pinggiran secara gratis.

Dalam jangka pendek, memang isinya masih berupa buku, majalah, dan bacaan sejenisnya. Namun, dalam jangka panjang saya harap bisa berkembang ke media lain yang lebih canggih.

Tidak terasa, sekarang sudah ada sekitar 300-an buku terdokumentasikan. Ini diperoleh dari teman-teman saya, seperti Gde dari IBM, Rio dari BPKP, dan Abdurrahman dari Telkom. Juga, ada dari warga perumahan saya sendiri yang dengan sukarela menyerahkan buku yang ada di rumahnya. Saya dengar dari istri saya yang, sambil menjaga toko obat kami, dengan sabar terus menjaga Rumah Baca tersebut, bahwa ada juga seorang ibu yang secara rutin, setiap bulan, menyerahkan buku untuk Rumah Baca tersebut. Ini sangat menyentuh hati saya.

Sekarang, selain telah menambah rak buku yang didesain dan dikerjakan oleh seorang profesional, jalanan di halaman depan Rumah Baca ini juga sudah dipasang konblok. Juga ada penambahan sedikit ruang ke belakang. Sebuah sofa memanjang juga sudah disediakan. Semoga dengan fasilitas ini nantinya para pengunjung makin merasa nyaman.

Nach, bagi Anda yang ingin berpartisipasi menyumbangkan buku atau apapun untuk perkembangan Rumah Baca ini, baik yang bermanfaat untuk anak-anak, atau orang dewasa, silahkan kirim ke ke:

RUMAH BACA GRIYA PIPIT
Perumahan Griya Pipit 6
Blok B8 No. 35
Pondok Kacang Timur,
Pondok Aren,Tangerang 15226

Mengingat paket dari kantor Pos sering tidak sampai ke perumahan kami, sudi kiranya jika kiriman Anda dapat disampaikan melalui kurir.

Senin, 18 Agustus 2008

Mengatur Penyadapan KPK

Oleh: Rudy M. Harahap (Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi)

Akhirnya, gerah juga DPR dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat sangat gencar menyuarakan pentingnya pengendalian penyadapan KPK. Dalam suatu pertemuan dengan KPK di DPR, ia menyatakan dengan berapi-api--bahkan ditampilkan juga di beberapa stasiun teve--akan kacaunya negara ini jika semua aparat negara, sampai Presiden, disadap oleh KPK tanpa adanya pengendalian yang ketat.

Sebenarnya, saya sudah lama geli dengan tidak ada seorang pun dari anggota DPR yang mempermasalahkan prosedur KPK dalam penyadapan. Memang, sesuai dengan pasal 12, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk melakukan penyadapan. Namun, dalam UU ini tidak diatur lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur penyadapan tersebut.

Di negara yang sudah maju, penyadapan adalah tindakan yang sangat di-control. Sebab, tindakan penyadapan akan memasuki area privacy seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privacy warga negaranya. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat pun, dalam melakukan penyadapan terhadap teroris, memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, suatu penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat ijin dari pengadilan. Kenapa penyadapan ini diatur secara ketat? Banyak sebabnya. Selain untuk menghindarkan penyalahgunaan dari penggunaan alat penyadapan, penyadapan biasanya sangat perlu diatur karena kepentingan perlindungan privacy seorang warga negara. Sebab, dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, seorang suami yang mengadakan pembicaraan atau bergaul secara pribadi dengan pasangannya di kamar tidur. Atau, dalam hal tertentu, bisa terjadi, seorang warga negara mempunyai pasangan kencan tidak resmi. Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah memasuki area pribadi seseorang, jika ternyata penyadapan merekam suasana kencan dan bahkan sampai didengar oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapat ijin dari pengadilan, suatu penyadapan di negara lain umumnya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka jika telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misalnya, terdapat dokumen foto kopi yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal untuk meminta ijin penyadapan dari pengadilan. Dengan demikian, penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya, dengan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, intersepsi atau penyadapan oleh KPK tidak dapat dilakukan dengan kebiasaan lama. Menurut pasal 31 UU ini, setiap orang dilarang melakukan penyadapan, kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, sebuah lembaga penegak hukum pun hanya dapat melakukan penyadapan jika diberikan kekuasaan dengan undang-undang. Hanya lembaga-lembaga khusus tertentu yang diberikan kewenangan ini. Bahkan, tidak semua badan intelejen mempunyai kewenangan legal ini.

Akan tetapi, kewenangan penyadapan ini oleh lembaga penegak hukum sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekusi. Sebab, berdasarkan ayat (4) pasal tersebut, ketentuan prosedur penyadapan masih harus diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut belum muncul. Bahkan draft-nya pun belum terdengar.

Kalau saja DPR akan mengatur mengenai penyadapan ini, mestinya mereka fokus untuk memberi tekanan ke Pemerintah agar Peraturan Pemerintah yang mengatur penyadapan segera diterbitkan. Kemudian, mengingat RUU Pengadilan Tipikor sudah masuk ke DPR, sebaiknya DPR mempertegas dalam RUU tersebut bahwa aturan mengenai pengadilan mana yang berhak menerbitkan ijin penyadapan segera diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.

Dengan demikian, tidak terjadi debat kusir tentang prosedur penyadapan ini dan KPK bisa kembali menjalankan tugasnya dengan pengendalian yang ketat.***
-

Pilih Diperiksa KPK, Polisi, atau Jaksa?

Banyak orang yang memandang KPK sebagai badan yang mengerikan. Namun, menurut saya, sebenarnya, kalau seorang tersangka ternyata diperiksa KPK justru tidak terlalu masalah. Sebab, KPK sudah lebih terlatih, dan tahu mana yang layak disebut tindak pidana korupsi dan mana yang bukan. Kemudian, kalau seorang tersangka diperiksa oleh KPK, biasanya, urusannya akan cepat tuntas dan tidak berlarut-larut. Anda akan dituntut atau akhirnya tidat dituntut. Hampir tidak ada ceritanya tersangka KPK "dipeloroti" hartanya oleh aparat KPK.

Yang repot, menurut saya, adalah ketika seorang tersangka diperiksa oleh aparat kejaksaan. Sekarang ini masing-masing Kejari diberi target 3 penyelidikan, 2 penyidikan, dan 1 penuntutan. Di tingkat pusat, Kejagung juga telah membentuk task force khusus yang mendalami dugaan korupsi di bidang teknologi informasi. Jadi, sekarang ini, sedikit saja ada laporan atau dugaan korupsi--termasuk korupsi di bidang pengadaan teknologi informasi--aparat kejaksaan akan dengan "senang hati" memproses dan menangkap para tersangka untuk memenuhi target tersebut.

Bayangkan lagi, kalau seorang tersangka diperiksa oleh aparat kepolisian. Banyak keluhan, tersangka korupsi yang diperiksa oleh aparat kepolisian ternyata diperiksa oleh petugas yang hanya berpangkat sersan dan lulusan sekolah menengah. Bisa dibayangkan kesenjangan yang terjadi, di mana tersangka banyak yang sudah berpendidikan sarjana dan pangkat kepegawaiannya tinggi. Bisa dibayangkan pula bagaimana jengkelnya mereka yang kebetulan ternyata diperiksa aparat kepolisian tersebut, bukan oleh KPK.

Jadi, bagi Anda yang sudah menjadi tersangka, bersyukurlah kalau ternyata Anda diperiksa KPK!

Foto: http://english.vietnamnet.vn

-

Senin, 11 Agustus 2008

Tanggapan Krisdianto tentang Studi Kasus Anggaran Berbasis Kinerja

Membaca tulisan tentang case study anggaran berbasis kinerja yang pernah saya cuplik, Krisdianto tertarik memberi tanggapan berikut. Tapi, saya tidak mengerti kenapa tanggapan tersebut dihapus. Padahal, isinya bagus, yaitu sebagai beriku:


wah seru juga ceritanya: dalem....untuk menanggapi cerita ini saya
hanya mau mengajukan pertanyaan juga "apakah ketika si OB disuruh sudah dipikirkan resikonya jika tiket tidak ada?" "apakah ketika si OB disuruh diberitahu dimana tempat tiket yang masih buka/ada?" "apakah ketika si OB disuruh dipikirkan jika tiket bener-bener tidak ada langkah selanjutnya apa?"

maksud saya jika hanya output saja yang dijadikan tolak ukur akhir sepertinya kok agak janggal karena menurut hemat saya output bukanlah suatu mata rantai putus yang begitu saja memutuskan hasil akhir. meski bos saya pernah tanya "kapan selesainya kalo muter terus?". (input-->proses-->output-->outcome-->evaluasi-->rencana--> balik lg) "kapan ambil nilai akhirnya" ketika itu saya hanya bilang "start from ourself"

apakah sudah kita sadari bahwa semua kembali ke kita masing-masing dalam arti ketika sebuah keputusan yang diambil dari output yang ternyata tidak sesuai dengan yang harapan maka kita mungkin bisa berpikir apakah ada resiko yang tidak terpikirkan sehingga outputnya tidak seperti yang kita harapkan. nilai output yang salah tentu akan menimbulkan kerugian "sementara" yang semestinya kita perbaiki jika kita menghadapi masalah yang kurang lebih sama sehingga resikonya menjadi makin minimal.

kadang saya masih bingung juga dengan pola anggaran berbasis
kinerjamaksud saya tidak ada yang aneh dengan hal itu dan bagus - bagus saja. akan tetapi ketika keputusan itu diambil kenapa hanya anggarannya saja yang di potong tapi tidak dengan "proses" di tingkatkan, knapa hanya sampai anggaran itu dipotong (dan tentunya butuh waktu dan biaya...) ketika si ob tidak
mengembalikan yang 50 ribu knapa hanya dia saja yang dipotong?apakah si pemberi tugas juga tidak dipotong karena dia lupa dalam menginformasikanbahwa duit 50 ribu yang menjadi ongkos si OB tertanggung dalam anggaran tersebut? apakah nilai 50 ribu itu dimasukkan kedalam harga pembelian tiket? karena harga itu telah
digunakan untuk menyuruh orang lain dimana ada pengeluaran tambahan disitu? sedang jika nilai 300 itu nilai tiket maka nilai 50 ribu itudapat hilang jika orang itu sendiri yang membeli. karena nilai resikonya tertanggungatas dirinya sendiri yang akan menggunakan tiket tersebut.

sekedar celoteh krisdianto

Jumat, 08 Agustus 2008

Pandangan Lain tentang Sistem E-Procurement Bappenas

Seorang teman, Pak Hemat, di blognya http://hdn.zamrudtechnology.com/?cat=17 menulis tentang sistem e-procurement yang sedang di-pilotproject-kan oleh Bappenas dengan dukungan dana hibah dari USAID. Agar berimbang, saya mencoba menanggapinya.

Pertama, sistem e-procurement yang dipermasalahkan Pak Hemat tidak tepat jika dinyatakan sebagai versi Bappenas. Sebab, sistem ini dikerjakan dari hibah USAID. Suatu hibah semacam ini adalah kerja sama antaraPemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Nama proyek ini adalah MCC-ICCP. MCC-ICCP ini bekerja di tiga tempat, yaitu:

- Bappenas/sekarang LKPP,
- KPK, dan
- MA.

Biasanya, project USAID itu dikerjakan oleh kontraktornya. Dalam hal ini, yang mendapat kontrak dari MCC-ICCP setahu saya adalah Chemmonics. Kemungkinan Chemmonics mensubkontrakkan lagi pekerjaan ini ke sebuah perusahaan atau konsultan invidivu yang direkrut secara terbatas. Dalam suatu hibah, ketiga organisasi di atas hanyalan berperan sebagai user. Proses pemilihan kontraktor biasanya seluruhnya dilakukan oleh USAID.

Peran dari ketiga lembaga di atas hanyalah akan diminta konfirmasi ada keberatan atau tidak dengan penunjukan kontraktor atau konsultan tersebut. Karena ini adalah pilot project, hasil kerja dari kontraktor atau konsultan belum tentu langsung dipakai atau di-roll-out ke seluruh daerah. Jadi, tidak tepat dinyatakan bahwa sistem e-procurement yang dibangun tersebut adalah versi Bappenas/LKPP, tetapi lebih tepat versi USAID karena belum tentu diterima oleh Bappenas/LKPP.

Kedua, tidak tepat jika kita membandingkan sistem e-procurement USAID dengan sistem e-procurement versi IGOS hanya dari kelengkapan fungsi-fungsinya. Bisa jadi, fungsi-fungsi yang disiapkan itu sendiri memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan itulah yang implementable untuk kepentingan pilot project (karena versi USAID ini hanya untuk pilot project).

Ketiga, yang paling penting adalah menilai apakah sistem e-procurement USAID ini jalan atau tidak? Kalau tidak jalan, di mana yang tidak jalan? Kenapa? Kalau berhasil, di sisi mana yang berhasil? Kenapa berhasil?

Keempat, saya tidak mendapat uraian yang cukup apakah sistem e-procurement USAID ini centralized di Jakarta atau distributed di 5 site yang dijadikan pilot project? Bagaimana sebenarnya arsitekturnya? Baik fisik maupun logik sistem e-procurement ini. Kalau sifatnya distributed, tentu tidak akan terjadi monopoli. Kalau centralized, konsultan seperti Pak Hemat tentu masih bisa dilibatkan pada saat perancangan dan implementasinya di lapangan. Toch, akan tercipta efisiensi dalam konstruksinya, dengan asumsi sistemnya memang sudah melewati fase perancangan yang matang, dengan masukan orang-orang di lapangan, termasuk dari Pak Hemat.

Foto: http://tek1systems.com/

-

Jumat, 01 Agustus 2008

Hati-Hati dengan Nomor Ini


Saya barusan mendapat sms berikut:
"Lg meeting pak? Ada org ngaku sbg sek p xxx telp kita dan minta sy call beliau di no hp 0852 97107789. Sy kuatir hanya ngaku2 sj. Pls advice, pak. Tx. yyy"

Saya sudah cek ini ke sekt p xxx, ternyata ini penipuan standar eks kader gang Priok. Bagi yang menerimanya, abaikan saja sms ini.
Foto: http://evildesign.com/
-