Rabu, 30 Juli 2008

Jangan Mencari Kambing Hitam


Ternyata, tulisan saya tentang "Kesadaran Berkolaborasi Data" mendapat tanggapan lagi.

Berikut tulisan pada komentar tersebut:

"Komentar singkat. Membangun sistem seperti itu harusnya nggak sulit-sulit amat, tapi yang sulit niat baik dan kemauan keras dari pemerintah untuk mengimplementasikan dengan benar dan baik (tidak harus perfect, minimal sudah dimulai dengan arsitektur yang benar yang secara gradual ditingkatkan/disempurnakan).Contoh belakangan ini adalah SIN (Single Identity Number), secara teknologi maupun kemampuan SDM Indonesia (tidak perlu konsultan asing)kita mampu membangunnya dan tidak sesulit membangun pesawat. Tapi saat ini saya tidak mendengar kabar bagaimana kelanjutannya, yang pernah saya tahu, ini diperebutkan oleh Kementerian PAN, Dirjen Pajak dan Depdagri, dan seperti biasa Presiden kita tidak bisa memutuskannya dengan cepat.Padahal kalau sistem ini ada, sistem ini akan memudahkan administrasi warga negara."

Saya setuju memang dibutuhkan leadership ketika akan membangun sistem semacam ini. Masalahnya, bisakah kita menunggu leadership dari pemerintah ketika pemerintahnya pun belum IT-literate? Atau lebih teknis lagi, bisakah leadership atas hal ini diperoleh dari seorang pemimpin yang tidak memahami bagaimana mengelola TI?

Saya rasa, tidak tepatlah kita membebankan sesuatu pada orang yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, keberhasilan melakukan ini datang dari diri kita dulu. Janganlah kita terus mencari kambing hitamnya adalah pemerintah. Kita semua secara bersama-sama--dengan membuang ego masing-masing--harus mulai membangun arsitektur tersebut. Pemerintahan bisa berganti, tetapi inisiatif tersebut haruslah terus berjalan.

Foto: dilate.choonz.com
-

Selasa, 29 Juli 2008

Pertanyaan Mendasar: Seberapa Bersihkan Saya?

Saya barusan mendapat comment atas tulisan saya tentang "Kesadaran Berkolaborasi Data".

Tulisannya adalah sebagai berikut:

"Setelah saya membaca seluruh artikel dalam blog sdr, rasanya sungguh sedih sekaligus miris, melihat tulisan anda yg begitu menyentuh dan bersih, padahal kalau melihat sepak terjang anda, sungguh bertolak belakang, Anda ini spt orang yg berlaga bersih tapi kenyataan ternyata nga seperti itu, anda bersikap seolah olah ingin membersihkan negara ini dari koruptor koruptor padahal anda sendiri mlakukan kolusi dan mendapatkan fee dari kolusi tersebut (sama aja koruptor juga tau), saya tau lah pa Rudy jgn terlalu so bersih saya kenal dengan pt. yg suka anda bawa dalam lelang. Negara ini akan semakin rusak dan ancur dengan adanya orang yg munafik seperti anda dan orang orang yg sama dilingkungan anda. Didepan keliatannya bersih tetapi dibelakang melakukan kolusi entah dengan principle, dengan distributor, pola nya dengan membocorkan hasil evaluasi teknis karena anda sebagai evaluatornya, juga men-seleksi perusahaan berdasarkan suka atau tidak suka. sungguh ironi negeri ini kalau pegawai negerinya banyak yg seperti ini ... Demikian saya smapaikan semoga menjadi perhatian, bahwa jika tidak ada orang yg melihat tetapi tuhan masih melihat, tuhan maha adil ... Merdeka"

Saya sebenarnya tidak terlalu surprise dengan komentar ini. Ketika akhirnya kantor saya melakukan reposisi, di mana kami juga berperan sebagai konsultan dan melakukan asistensi, khususnya dalam pengadaan TI, memang risiko inilah yang akan dihadapi. Risiko disalahartikan atau risiko terkena suap. Ketika dalam peran tersebut akhirnya kita harus berinteraksi dengan banyak pihak (termasuk prinsipal), risiko salah interpretasi tersebut tidak terhindarkan.

Tapi, saya tegaskan, saya tidak pernah membocorkan hasil evaluasi teknis kepada siapapun. Godaan seperti ini tentu banyak, termasuk dari prinsipal, yang beberapa orangnya kadang sudah seperti teman dekat saya. Namun, saya selalu berusaha untuk menjaga independensi saya. Bahkan dalam lelang Depsos belakangan ini yang nilainya sekitar Rp13 milyar, pernah saya sampai mengirim SMS berikut ke salah satu pemilik perusahaan yang akan menjadi sub kontraktor suatu peserta lelangnya: "Dengan segala hormat, untuk menjaga independensi saya, saya dan keluarga mohon maaf belum bisa menerima tawaran Bapak". Sampai-sampai orang tersebut kaget dan menelepon balik ke saya. Dia bilang tawaran itu bukan dalam rangka mempengaruhi, tetapi hanya karena pertemanan selama ini.

Memang sering, beberapa vendor yang pernah menang di kantor saya, kemudian ikut lelang di instansi yang saya asistensi dalam pengadaan TI-nya. Ini bisa menjadi bias dan terkesan perusahaan ini dibawa oleh saya. Persepsi ini pernah saya dengar dari seorang panitia lelang di Depsos. Dia dengar dari direktur PT Medcom Indosa Engineering, salah satu peserta lelang SIM PKH, bahwa saya membawa PT Datatel. Padahal, itu salah mengerti. PT Medcom memang kualitasnya kurang bagus ketika bekerja di kantor Menpan ketika saya asistensi. Dan yang bersangkutan tahu kalau saya ikut asistensi di suatu instansi, sangat berat PT Medcom bisa menang jika kualitas dan kompetensinya tidak ditingkatkan. Bahkan, saat ini di PON Kaltim pun, pekerjaan PT Medcom akhirnya bermasalah.

Kalau saya dibilang bersih, secara total sich, saya yakin saya belum sampai tahap ke sana. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di sisi saya. Misalnya, sering juga hari perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Tapi, saya mencoba semakin baik.

Untuk perbaikan bagi diri saya sendiri, alangkah baiknya jika diungkapkan secara jelas di blog ini, kasusnya di mana, kejadian seperti apa, sehingga saya bisa menjelaskan dari posisi saya secara lebih baik. Soal Anda bisa menerima penjelasan dari saya atau tidak, itu soal lain. Setuju? Jika setuju, saya nantikan uraian dari Anda di blog ini.

Senin, 28 Juli 2008

Kesadaran Berkolaborasi Data


Saya sedang menyiapkan suatu sistem di mana datanya berasal dari berbagai sistem di kementerian/lembaga. Cukup sulit mau mulai dari mana. Setelah informasi terdefinisikan, ternyata sumber datanya menyebar. Setelah kami mengunjungi beberapa instansi sebagai calon penyedia data, ternyata instansi tersebut belum memiliki datanya. Suatu instansi yang mestinya berperan dalam mengumpulkan data dari berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, ternyata sampai dengan akan berakhirnya rejim saat ini belum melakukan hal yang signifikan.

Saya kemudian mencoba melakukan riset tentang apa yang telah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Ternyata, departemen ini telah memiliki rencana untuk membangun Government Data Management Center (GDMC). Sayangnya, setelah saya membaca komentar beberapa pejabatnya, ada hal yang salah ketika kita ingin membangun kesadaran berbagi dan bertukar data (http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=368).

Para pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika ternyata terperangkap dengan alat yang akan digunakan untuk mendukung pertukaran ataupun integrasi data. Belum apa-apa, mereka sudah sibuk mendefinisikan data center.

Menurut saya, yang perlu dilakukan pertama adalah pendefinisian proses antar lembaga. Dari sini, akan dapat dipilah mana proses yang salih berkait, termasuk dalam hal datanya. Setelah itu, dapat didefinisikan secara detail format data untuk kepentingan pertukaran tersebut.

Dalam bahasa jaman sekarang, yang saya maksud di atas dikenal sebagai arsitektur. Ingin membangun apapun, saya rasa benar kita harus mendefinisikan arsitekturnya terlebih dahulu.
Sumber gambar: steves.blogharbor.com

Sabtu, 26 Juli 2008

Beginilah Seleksi Jabatan Pemerintah ke Depan


Pada Kamis yang lalu, saya berkesempatan mengikuti Test Potensi Akademik (TPA) dan Test Pengetahuan Pengadaan (TPP) di LKPP. Ketika sampai di ruangan test di Bidakara, saya banyak bertemu orang-orang bagus kantor saya. Juga, orang-orang bagus kantor instansi lain yang saya kenal.

Ketika bertemu dengan beberapa orang kantor saya, komentar yang disampaikan beragam. Misalnya, "Ini orang pusat ngapain lagi ikut test?" Ada juga yang bilang, "Ach, Rud, mana mungkin kau meninggalkan kantor kita..."

Saya tentu tidak terkejut dengan komentar tersebut. Tapi, ada yang perlu saya ungkapkan kenapa saya tertarik mengikuti test tersebut. Sebagaimana saya obrolkan dengan teman-teman dari instansi lain yang kebetulan juga ikut test tersebut, pertama, adalah karena isi iklannya yang menarik di website http://www.lkpp.go.id/. Lihatlah, tertulis: "Kami yakin masih banyak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang berdedikasi, berintegritas dan kompeten! Bergabunglah bersama LKPP..." Ya, iklan ini penuh dengan optimisme masih adanya pegawai negeri yang bisa diandalkan di negeri ini!

Kedua, saya ingin memberi support terhadap usaha semacam ini. Saya yakin, ke depan, rekruitmen dan promosi pejabat pemerintah mestinya menggunakan mekanisme semacam ini, di mana posisi jabatan di suatu instansi bisa di-open untuk semua kandidat dari instansi manapun sepanjang mempunyai kompetensi. Kemudian, kesan like dan dislike bisa dihindarkan.

Yang jelas, soal TPA-nya sangat sulit. Dan saya pun hanya dapat menyelesaikan di bawah 50% dari soal-soal yang ada. Namun, bagi saya, ini bukan soal bisa lolos seleksi atau tidak. Tapi, spritnyalah yang perlu didukung.

Bahkan, Pak Agus Raharjo, Sekretaris Utama LKPP, ketika memberi sambutan pembuka test ini cukup surprise dengan jumlah peserta yang ikut. Dia lihat banyak yang eager untuk mengikuti test ini. Artinya, sebenarnya banyak pegawai negeri yang menyukai kompetisi, bahkan siap tidak lolos kompetisi tersebut, jika dilakukan secara fair.

Bagi Anda yang akan ikut TPA, saya rasa tips pada link ini perlu juga diikuti (sayangnya, saya tidak sempat membaca tips ini sebelumnya).
http://arga.wordpress.com/2008/03/08/tips-menghadapi-tes-potensi-akademik/

Bagi Anda yang ingin tahu mengenai apa itu TPA, bisa dilihat di link berikut:
http://www.pkesinteraktif.com/content/view/993/200/lang,id/

Ada juga yang mencoba membikin software untuk latihan TPA. Tapi, saya belum mencobanya:
http://www.kirimpesan.com/?p=3

Kamis, 17 Juli 2008

Sebuah Paradox Anggaran Berbasis Kinerja

Di kantor saya, Pak Sarjono dari Jogjakarta memposting sebuah tulisan orisinal di Intranet kami yang mengundang banyak komentar. Anda bisa juga menikmati case study ini. Jangan lupa, kalau akan digunakan, ungkapkan sumbernya.

GUGATAN SEORANG OFFICE BOY (OB)
TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Pak Adam, seorang akuntan senior pada Pewakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, menerima keluhan dari Dwi, seorang Office Boy (OB) di kantor yang sama. Si-OB merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pak Muji, seorang Ketua Tim yang baru ditempatkan pada bidang APD. “Pak Adam, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya dirugikan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja”. “Loh, kok bisa gitu? Gimana ceritanya?, tanya Pak Adam. Kemudian si OB pun bercerita :

Begini, pak, saya diminta oleh Pak Muji untuk membeli tiket Kereta Api Kamandanu Jurusan Semarang-Jakarta untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 pukul 21.00 WIB. Pak Muji ada tugas mendadak untuk menghadiri Rapat di Kantor BPKP Pusat pada hari Senin, 14 Juli 2008.

“Mas Dwi, tolong saya dibelikan tiket Kereta Api Kamandanu Jurusan Semarang-Jakarta untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 pukul 21.00 WIB. Saya minta posisi tempat duduk agak di tengah, jangan di belakang”., kata Pak Muji. “Ini uangnya Rp 300 ribu. Harga tiketnya Rp 275 ribu, buat transport PP dari kantor ke stasiun 10 ribu, trus buat kamu tak kasih uang rokok 15 ribu”, tambahnya. “Ya pak, habis sholat jumlat nanti saya langsung berangkat”, jawab Dwi sambil menerima uang dari Pak Muji.

Usai sholat Jum’at, si-OB pun segera berangkat ke Stasiun Tawang naik bus kota. Sesampainya di Stasiun Tawang, ternyata sudah banyak orang yang antri untuk membeli tiket. Kebetulan minggu ini adalah minggu terakhir liburan sekolah, jadi penumpang yang ke Jakarta juga lumayan banyak. Melihat situasi ini, si-OB pun cepat-cepat antri di depan loket. Saat itu di papan informasi terlihat sisa kursi yang tersedia tinggal 20 tempat duduk, sementara jumlah calon pembeli yang berada dalam antrian sekitar 15 orang. Si-OB pun bergabung dalam antrian di depan loket. Dia pun merasa yakin bisa mendapatkan tiket KA sesuai pesanan Pak Muji. Lumayan nih, dapat tambahan 15 ribu, katanya dalam hati.

Setelah menunggu beberapa lama, tinggal 3 orang yang masih antri, tiba-tiba petugas informasi PT. KAI mengumumkan bahwa tiket KA Kamandanu untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 telah habis. PT. KAI tidak melayani penjualan tiket tanpa tempat duduk. Mendengar hal ini, si-OB pun penasaran dan menanyakan kepada petugas loket. “Pak, tiket Kamandanu untuk hari Minggu, 13 Juli 2008 sudah habis Pak? Kan barusan masih ada 20 tempat duduk, sementara yang beli disini cuma 15-an orang dan belinya juga gak ada yang dobel. Yang lainnya kemana pak?”. Dengan sigap petugas loket pun menjawab, “Betul pak, tiketnya memang sudah habis terjual. Kita pake system on-line, jadi dari lain kota misalnya Pekalongan atau Tegal pun bisa langsung beli. Jadi bisa aja tadi sisa tempat duduk 20 kursi, sementara yang beli disini cuma 15, yang lain dibeli di loket online yang lainnya.” Mendengar jawaban ini si-OB pun hanya bisa pasrah. “Waduh gimana nih? Ntar pasti bakalan diomelin sama pak Muji nih!”, kata si-OB. “Gak papa lah diomelin, yang penting aku kan bakalan dapat tambahan 15 ribu”, katanya. Kemudian bergegaslah si-OB ini kembali ke kantor.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit dengan bus kota, sampailah si-OB ini di kantor Perwakilan BPKP Prov. Jateng. Kemudian dia pun segera menemui Pak Muji. Kata si-OB : “Pak Muji, mohon maaf tiketnya sudah habis. Tadi saya udah ngantri tapi tetep gak kebagian tiket. Lagi musim liburan pak, jadi penumpang KA membludak. Ini uang bapak saya kembalikan Rp 250 ribu”.

Pak Muji pun segera menjawab : ”Lho, kok cuma Rp 250 ribu? Tadi kan aku ngasih uang Rp 300 ribu? Tiketnya kan gak dapet, ya harus dikembalikan semua dong!”. Si-OB pun bingung dengan sikap pak Muji. “Lho, kok gitu pak? Saya kan udah capek-capek ke Stasiun, pake ongkos bus juga. Mosok usaha saya gak dianggap?”, kata si-OB. Pak Muji pun menjawab : “Dwi, sekarang ini jamannya anggaran berbasis kinerja. Segala sesuatu diukur dari kinerjanya. Ngukurnya paling enggak dari output, dan kalau bisa dari outcome”. Dalam kasus ini, output dari kegiatanmu mestinya ya Tiket KA yang kupesan. Outcomenya, saya bisa ke Jakarta menghadiri rapat di Kantor BPKP Pusat. Jadi dalam kasus ini, kinerjamu saya anggap nol, karena gak dapat tiket yang kupesan. Konsekuensinya yang uang yang tadi aku kasihkan ke kamu harus dikembalikan semua.”

Mendengar jawaban Pak Muji, si-OB pun jadi tambah bingung, kok jadi gini sih? Saya udah capek-capek ke stasiun, gak dapat uang malah disuruh mengganti uang yang udah telanjur dipake buat ongkos bus kota. Uang rokok yang dijanjikan pun diminta lagi. Gimana nih?

Setelah terdiam beberapa saat, si-OB pun teringat ucapan Pak Adam saat khotbah jum’at tadi. Pak Adam mengatakan bahwa Allah SWT menilai seseorang dari ikhtiar (usaha) yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, jadi bukan semata-mata dari hasil yang dicapainya. Ibaratnya percuma saja seorang anak SMA lulus UAN dengan nilai memuaskan, apabila si anak ini melakukan kecurangan dalam ujiannya. Allah lebih menghargai anak lain yang mengerjakan ujian dengan jujur, meskipun lulus UAN dengan nilai pas-pasan. Teringat hal itu, si-OB pun mengatakan : “Pak Muji, saya tidak sependapat dengan bapak. Saya hanya mau mengembalikan uang Rp 250 ribu. Yang 10 ribu kan udah dipake buat ongkos bus, dan yang 15 ribu kan hak atas jerih payah saya karena saya udah berusaha untuk ke stasiun dan mengantri di loket, meskipun akhirnya saya gak dapat tiket. Mosok bapak gak menghargai usaha saya?”.

Setelah beberapa kali beradu alasan, rupanya diantara pak Muji dan si-OB gak ada titik temu. Mereka pun sepakat untuk meminta pendapat pihak lain yang dianggap lebih kompeten. Si-OB mengusulkan untuk meminta pendapat Pak Adam, karena beliau merupakan akuntan yang cukup senior sekaligus seorang ustad yang sering mengisi khotbah di Masjid kantor. Pak Muji pun menyetujui usulan si-OB dan kemudian keduanya segera menemui pak Adam.
Setelah mendengar cerita dan alasan dari kedua pihak, Pak Adam pun berusaha berpikir keras untuk memberikan pendapat terbaiknya untuk mengatasi perbedaan pendapat antar Pak Muji dan si-OB. Sebagai seorang akuntan senior, dia paham bahwa dalam anggaran berbasis kinerja, kinerja suatu kegiatan setidaknya diukur dari output dari kegiatan itu. Dalam hal ini, dia sependapat dengan pak Muji bahwa output dari kegiatan yang dilakukan oleh si-OB adalah selembar tiket KA sesuai pesanan pak Muji. Kalau gak ada tiket, berarti outputnya gak ada. Jadi bisa dibilang kegiatan yang dilakukan adalah gagal alias kinerjanya nol. Kalau outputnya gak ada, outcomenya pun pasti gak akan tercapai, jadi jelas memang kinerja kegiatan yang dilakukan adalah nol.

Disisi lain, Pak Adam juga masih jelas teringat ucapannya saat khotbah jumat siang ini : “Allah menilai seseorang bukan dari apa yang dicapainya, tetapi justru dari ikhtiarnya dalam mencapai tujuannya. Ajaran agama Islam sangat menghargai “proses”, bukan “hasil akhir”. Sebagai contoh, nilai memuaskan dalam hasil UAN yang diperolah seorang anak, gak ada artinya jika dalam mengerjakan UAN, si anak tersebut melakukan kecurangan (misalnya menyontek). Allah lebih menghargai nilai UAN yang pas-pasan tetapi diperoleh dengan cara yang jujur. Pak Adam pun sangat yakin bahwa ajaran agama lain pun akan mengajarkan hal yang sama.

Setelah terdiam beberapa saat, Pak Adam justru merasakan adanya pertentangan dalam dirinya. Dalam benak Pak Adam justru muncul beberapa pertanyaan :
1. Adakah yang salah dengan anggaran berbasis kinerja? Kenapa variable “proses” luput dari penilaian?
2. Apakah anggaran berbasis kinerja tidak sejalan dengan ajaran agama?
3. Apa pendapat yang harus saya berikan terkait kasus pak Muji dan si-OB?

Setelah berpikir cukup lama, Pak Adam pun belum bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Adakah diantara para milister berkenan untuk membantu Pak Adam?

Rabu, 02 Juli 2008

Pak Supir Presiden RI


Pada Jumat minggu lalu, kami mengorganisasikan stand BPKP di acara Pameran Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepolisian Negara RI. Acara ini dibuka oleh Presiden RI, Bapak SBY.


Ketika Presiden RI sedang menyampaikan pengarahan, stand kami yang kebetulan berada di paling depan, dekat pintu masuk, sempat dikunjungi oleh supir pribadi SBY yang berpangkat sersan marinir. Menurut ceritanya, ke mana-mana SBY pergi, beliau harus selalu mendampingi. Termasuk kalau ke luar negeri.


Ternyata, supir SBY ini sangat cerdas. Bahkan, beliau ini sempat juga berinteraksi langsung dengan demo sistem Portal PASS yang kami simpan di notebook. Beliau mencoba langsung sistem tersebut.


Menurut ceritanya, ternyata beliau ini pernah juga menjadi supir Habibie dan Megawati. Bagi Anda yang belum pernah melihat fotonya, Anda dapat melihatnya dalam blog ini.