Rabu, 23 Desember 2015

Kenapa masalah PBJ kita begitu ruwetnya?

Soal pengadaan barang/jasa (PBJ) masih menjadi isu yang terus muncul. Mungkin karena dorongan dari pemerintah saat ini di mana kita dipaksa untuk terus berkinerja, sementara itu sistem PBJ masih tidak memungkinkan hal itu. Suatu hal yang sangat dilematis. Sistem PBJ di negara kita masih menjadi hambatan utama untuk berkinerja. Dari ngobrol ngalor-ngidul, ternyata soal ini pun rupanya sudah pernah dibahas di literatur. Kondisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dua pertarungan pendekatan reform berbasis NPM.

Dalam reform NPM itu ada dua pendekatan yang populer, yaitu "liberation management" versus "market-driven management". Pendekatan pertama mengasumsikan orang-orang di sektor publik itu adalah orang-orang baik yang sialnya sedang berada pada sistem yang buruk.

"The liberation management school characterizes professsional public managers as good managers caught in bad systems."

Mereka ini biasanya dibombardir oleh berbagai peraturan yang duplikasi, saling tumpang tindih, dan sering malah sebenarnya tidak perlu. Pandangan ini mengangggap mestinya mereka para profesional di sektor publik itu diberikan kesempatan untuk berakuntabel atas apa yang dicapainya. Bukan mereka yang salah, tetapi sistem yang buruklah yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja. Karenanya, pengendalian melalui hasil menjadi ciri utama yang didorong pendekatan ini, bukan pada prosedur atau input.

"Liberated managers would be held accountable to the democratic process by what they achieve in their respective policy areas. Hence, the necessary control is exercised through outcome measures rather than through input constraints."

Sialnya, kebanyakan negara berkembang itu masih didominasi, didokrin, dan akhirnya percaya dengan market-driven management. Padahal, landasan berpikir pendekatan ini berbeda dengan konteks negara berkembang. Berbeda dengan liberation management yang berbasis trust, asumsi pendekatan ini para profesional di sektor publik itu adalah orang-orang yang culas.

"[P}ublic-sector managers are motivated by narrow self-interest and will take advantage of opportunities to 'cheat' as expressed in public choice theory and principal-agent theory."

Karenanya, untuk mengendalikan mereka, kompetisi pasar harus terus didorong. Jangan pernah percaya dengan mereka, itu inti nasihat pendekatan ini.

"Competition in and of itself serves as a control mechanism in the private sector and dovetails with the narrow self-interest that may drive managers."

Itulah sebabnya, lelang selalu menjadi hal yang diagungkan di sistem PBJ kita. Penunjukan langsung selalu menjadi barang haram. Kepercayaan bahwa lelang menyelesaikan masalah sektor publik pun sudah merambah pada penentuan pejabat publik, walaupun mayoritas rakyat Indonesia menganggap jabatan adalah amanah. Suatu yang paradoksial.

Sialnya lagi, kita di universitas pun telah didoktrin sejak lama untuk percaya dengan market-driven management, suatu ajaran penting kapitalisme. Kelas-kelas selama ini dirancang untuk percaya dengan pendekatan market ini. Dan akhirnya, secara tidak sadar, kita pun sekarang terperangkap di dalamnya.

Program-program reform di negara berkembang pun selalu percaya dengan anjuran ini. Apalagi ketika yang berbicara adalah lembaga donor. Karenanya, desain sistem PBJ kita pun masih berbasis ketidakpercayaan pada para profesional di sektor publik.

Ini mestinya sama-sama kita lawan. Situasi praktik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari mindset konseptual kita sendiri. Sepanjang kita masih percaya dengan dokrin market-driven management yang buta, sepanjang itulah kita masih terus akan berbicara blundernya sistem PBJ kita, kita terperangkap di dalamnya, dan memakan rekan-rekan kita sendiri sebagai korbannya.

Saatnya kita bergerak untuk mengembalikan mindset bahwa masih banyak profesional di sektor publik adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan kita harus memenangkan pertarungan pendekatan liberation management atas market-driven management.

Bacaan utama:

Gianakis, G. A. (2002). The promise of public sector performance measurement: Anodyne or placebo? Public Administration Quarterly, 26(1/2), 35-64.

Kamis, 20 Agustus 2015

Politik, Hukum dan Bisnis Korea

Untuk memahami pergerakan bisnis Korea, kita harus memahami pergolakan politik dan hukum di sana. Tahun 2000-an, setelah reformasi, saya pernah bertemu dengan seorang monk Korea di Manila. Ia adalah aktivis Transparency International Korea. Saya tanya, kenapa monk terlibat di pergerakan ini. Dan seterusnya. Kemudian, dia bercerita banyak. Ia menjelaskan peran utama monk dalam menggerakkan reformasi. Salah satu guidance yang tegas dari monk (ulama) adalah: "Aktivis anti-korupsi boleh bekerja sama dengan siapapun. Namun, satu yang tidak boleh, bekerja sama dengan militer." Kenapa? Karena orang-orang militer tidak bisa dipercaya, katanya. Jangan pernah percaya dengan militer, itu warning para monk.

Salah satu momen penting kemajuan pesat reformasi Korea adalah ketika ada ajudan yang menembak mati presiden Korea (Park Chung-hee). Orang bilang, jika presiden ini tidak ditembak mati, maka Korea akan mempunyai presiden diktator seperti Suharto, di mana di awal sangat baik, dan mengalami degradasi di akhir. Syukurnya, ajudan itu memotong alur sejarah tersebut sehingga mereka tidak memiliki diktator.

Sempat KOICA (lembaga donor semacam ADB/WorldBank) memberikan support besar-besaran untuk mendampingi proses reformasi birokrasi di Indonesia melalui Kementerian PAN dan RB. Sialnya, salah satu deputi di kementerian ini, yang mengurus reformasi birokrasi, malah memiliki pemikiran yang menyimpang. Ia mengambil model Eropa (Excellence Model), western. Jika saja pendampingan dari KOICA ini berjalan lancar, akan banyak perubahan birokrasi di Indonesia.

Saya tadinya berharap bahwa Indonesia akan mengikuti Korea dalam keberhasilan reformasinya. Reformasinya memungkinkan adanya kompetisi bisnis yang fair dan mereka menuju kemajuan yang pesat. Sayangnya, trend itu tidak terjadi di Indonesia. Mungkin salah satunya karena kita tidak mengikuti nasehat monk tadi. Kita terlalu lama berleha-leha dengan militer. Militer tidak berhasil total meninggalkan gelanggang politik (sementara di Korea presiden yang berlatar belakang militer terakhir adalah Roh Tae-woo (berakhir 1993). Akhirnya, reformasi Indonesia masih dikotori oleh peran militer (termasuk polisi yang masih berprilaku militer). Kita bahkan sempat memilih presiden yang berlatar belakang militer terlalu lama (dua periode) dan hampir memilih seorang lagi yang berlatar belakang militer beberapa waktu lalu. Kesuksesan Indonesia akhirnya tertunda.

Korea berhasil dipimpin oleh mereka yang berlatar belakang pergerakan (Kim Dae-jung). Kemudian kemajuan pesat dialami ketika mereka dipimpin oleh mantan CEO Hyundai dan walikota Seoul (Lee Myung-bak). Di sinilah hambatan-hambatan dari penegak hukum mulai dihapus. Presiden ini meletakkan KPK sebagai bagian dari Komnas HAM dan meletakkannya di bawah kendali presiden. Aktivis anti korupsi mengkritik habis. Namun, presiden Korea ini berhasil membuat sektor bisnis bergerak bebas, tanpa ketakutan karena penegak hukum yang kelewat batas (yang tampaknya sedang dicoba eksperimennya oleh Jokowi).

Kini, kepemimpinan beralih ke anak yang dulu bapaknya dibunuh oleh ajudannya. Tampaknya, ia (Park Geun-hye) hanya melanjutkan sistem yang sudah berjalan. Karena itu, kita tidak terlalu banyak mendengar lagi cerita presiden ini. Namun, ia dianggap sebagai presiden berpengaruh di Korea setelah Kim Dae-jung.

Och, yach, struktur pemerintahan Korea itu unik. Mereka presidential, tetapi punya perdana menteri (Prime Minister's Office). Ialah yang me-lead tataran implementasi reformasi di Korea.

Di sisi lain, ada hikmah lain yang perlu kita syukuri karena tidak mengikuti alur Korea. Ketika mereka mengalami kemajuan pesat, tentu ada pengorbanan. Para pria sibuk bekerja. Para wanita juga begitu. Sialnya, para wanita yang menjadi korban utama. Agar bisa menarik kaum pria, mereka banyak yang berjuang habis mempercantik dirinya. Cost untuk memelihara kecantikan adalah cost terbesar di sana. Di KRL, iklan paling marak adalah iklan operasi kecantikan. Karena itu, jangan aneh kalau pergi ke Seoul, kita tidak menemukan wanita yang tidak cantik atau sudah tua. Semua tampak muda dan cantik, dengan pengorbanan berat, tentunya.***

Selasa, 28 Oktober 2014

Kabinet Kerja atau Kabinet Berintegritas?

Ketika mengumumkan anggota kabinetnya, Presiden Jokowi memberikan nama kabinetnya sebagai "kabinet kerja". Saya sempat bertanya, mengapa Jokowi tidak menggunakan kata "berkinerja"? Saya yakin orang-orang di sekitarnya paham perbedaan dua kata itu. Kalau hanya kerja, itu berarti hanya berproses, sedangkan berkinerja itu benar-benar menekankan pada hasil. Kesannya, Jokowi tidak terlalu mementingkan hasil. Karena itu, ia tidak menggunakan kata berkinerja.

Bisa jadi, itu pilihan yang diambil Jokowi melihat situasi politik saat ini. Paling tidak, pada pemerintahannya saat ini, ia merasa hanya bisa lebih banyak fokus kepada proses. Ia tidak terlalu menekankan target muluk-muluk, di mana kabinetnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Baginya, bekerja saja dahulu sudah cukup baik. Menggunakan kata kabinet kerja dan memperhatikan tekanan politik yang akan semakin berat, dia menekankan kepada anggota kabinetnya agar tidak terlalu memusingkan komentar dari luar, terutama para anggota parlemen. Yang utama adalah seluruh anggota kabinetnya bekerja terus-menerus.

Dengan demikian, masyarakat juga sudah dijejali kesadaran dari awal bahwa ia tidak menjanjikan banyak hal. Namun, ia percaya bahwa dengan terus bekerja secara berkualitas, maka secara tidak langsung pemerintahannya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ini tentu pilihan diksi yang sangat tepat.

Kerja atau Integritas?

Namun, saya melihat apa yang ingin dicapai oleh Jokowi dengan pemilihan kata "kabinet kerja" tidaklah merepresentasikan proses yang telah dilaluinya dalam pemilihan anggota kabinet. Bagi saya, kabinet ini lebih tepat disebut "kabinet berintegritas". Kenapa demikian? Karena proses pemilihan anggota kabinet Jokowi lebih mementingkan integritas para calon. Lihatlah, di mana Jokowi meminta pendapat terkait histori dan potensi permasalahan anggota kabinetnya ke KPK dan PPATK.

Tentu saja, sebelum ia menyampaikan list calon ke KPK dan PPATK, pertama kali ia melihat kompetensi calon. Namun, yang paling menentukan pada akhirnya, baginya, adalah integritas calon. Soalnya, tanpa calon yang berintegritas, bisa jadi pemerintahannya akan terganggu. Ia akan direpotkan dengan bongkar pasang anggota kabinet dalam lima tahun ke depan.

Jokowi mementingkan integritas di atas kompetensi, dalam pandangan saya, karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya, banyak orang-orang yang kompeten. Sayangnya, karena kompromi dengan partai politik, integritas menjadi dinomorduakan. Akhirnya, seperti kita lihat, pemerintahan yang lalu mestinya bisa menghasilkan hal-hal yang besar, tetapi terseok-seok dengan berbagai skandal.

Ketika mengambil pilihan integritas di atas kompetensi, tentu saja Jokowi akan mendapat protes dari banyak pihak. Lihat saja contoh di mana akademisi ITB mengeluhkan terpilihnya seorang menteri yang, katanya, tidak paham prinsip-prinsip kebijakan perikanan dan kelautan, dengan bahasa-bahasa akademik yang canggih yang digunakannya.

Kemudian, Jokowi lebih mengutamakan orang-orang yang berpengalaman di bidang administrasi dan keuangan daripada substansi teknis. Banyak kementerian yang kini dipimpin oleh mereka yang handal dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Lihat contoh Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh orang keuangan dan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh akuntan. Jokowi lebih mementingkan aspek manajerial seorang calon daripada aspek substansinya.

Pilihan ini, lagi-lagi akan mengecewakan banyak pihak, terutama para "tukang insinyur" yang paham substansi di bidangnya. Pos-pos yang biasanya diisi oleh alumni ITB, sebagai contoh, malah diisi oleh orang-orang non-ITB. Alumni ITB malah ditugasi mengisi pos kementerian pariwisata.

Bagi saya, pilihan itu tidak terlepas dari latar belakang Jokowi. Dengan latar belakang kemampuan manajerial yang handal, tentu Jokowi juga akan memilih manajer-manajer yang handal di kabinetnya. Jokowi tidak terlalu mementingkan penguasaan anggota kabinetnya terhadap aspek substansi. Baginya, aspek substansi itu akan ditangani oleh staf di bawah anggota kabinet.

Pengendalian pada Lapis Bawah

Model kabinet yang dipilih oleh Jokowi benar-benar mencontek habis konsep manajemen perusahaan. Ia percaya bahwa jika pemerintahan dipimpin oleh para manajer yang handal, maka kabinetnya akan menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Apakah benar demikian?

Asumsi Jokowi akan tepat jika ia bisa mengelola dengan baik sampai dengan para pejabat publik di lapisan bawah. Bahkan, sampai dengan level pelaksana. Pemerintahan saat ini, menurut saya, sudah mencapai suatu langkah besar dari segi konseptual dan simbolik. Tantangannya adalah tahap implementasi, yaitu bagaimana mengelola para direktur jenderal, direktur, dan bahkan pejabat di level bawahnya.

Dengan model kepemimpinan seperti Jokowi ini, maka para pejabat di level bawah akan lebih ditekankan untuk menyusun target yang terukur. Mereka mau tidak mau akan banyak berbicara hal-hal detail. Jika disinkronisasikan dengan tepat, mereka bisa diarahkan untuk mencapai suatu fokus bersama daripada fokus individual di masing-masing struktur.

Kita akan melihat nantinya tahap implementasi ini akan cukup berat bagi Jokowi. Sebagai contoh, lihatlah ketika Jokowi menyuruh anggota kabinet yang berasal dari professional untuk berlari-lari. Ia dapat melakukannya dengan baik, tetapi terkesan risih memerintahkan itu untuk anggota kabinet yang berasal dari birokrasi militer. Ketika anggota kabinet yang berlatar belakang dari militer hanya berjalan saja, dan juga anak dari presiden yang lalu, Jokowi agak sungkan menegurnya.

Kita nantikan gebrakan dari Jokowi berikutnya di tataran bawah ini.

Copyright © 2008 Rudy M. Harahap. Rudy M. Harahap is providing information and services on the Blog in furtherance of its non-profit and tax-exempt status. Permission to use, copy and distribute documents delivered from this Blog server and related graphics is hereby granted for private, non-commercial and education purposes only.